Pesisir Selatan – Plt Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKPAD) Pesisir Selatan, Intan Novia Fatma Nanda, kembali menjadi sorotan media. Sejumlah awak media mengeluhkan sulitnya menghubungi pejabat tersebut untuk kepentingan publikasi daerah yang berhubungan dengan instansi yang ia pimpin.
Salah seorang wartawan mengungkapkan bahwa pihaknya sudah berusaha menghubungi Intan terkait informasi mengenai Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, meskipun sudah mengirim pesan melalui Messenger dan menelepon langsung ke nomor selulernya, tidak ada tanggapan selama dua hari terakhir.
“Kita ingin konfirmasi terkait Pajak Daerah dan PAD. Sesuai kode etik, kami sudah menghubungi Plt. Kepala Badan, baik melalui pesan Messenger maupun telepon seluler, namun sudah dua hari tidak ada respon,” ujar seorang wartawan.
Upaya konfirmasi juga dilakukan dengan mendatangi langsung Kantor BPKPAD Pesisir Selatan pada Selasa (25/2) sekitar pukul 14.30 WIB. Namun, para wartawan hanya bertemu dengan petugas keamanan kantor.
“Kata beliau (Plt. Kaban), ‘Nanti saja lah,’” ujar security kepada para wartawan yang datang.
Selain itu, wartawan juga menyoroti keberadaan banner yang masih memajang foto dan visi-misi mantan Bupati Pesisir Selatan Rusmayul Anwar di ruang tunggu kantor BPKPAD. Hal ini memunculkan candaan di kalangan wartawan bahwa instansi tersebut “gagal move-on.”
Bukan kali ini saja Intan Novia Fatma Nanda dikritik karena sulit dihubungi. Sebelumnya, ketika menjabat sebagai Plt. Kepala Dinas Kesehatan sekaligus Juru Bicara Media Center Tanggap Darurat Bencana Banjir Pesisir Selatan, wartawan juga mengalami kesulitan serupa dalam mendapatkan data.
“Dulu juga sama, betapa susahnya kita mendapatkan update data bencana banjir saat beliau ditunjuk sebagai Juru Bicara Media Center. Begitu juga saat wabah diare melanda Kecamatan Sutera, ketika beliau menjabat Plt. Kepala Dinas Kesehatan. Baru setelah berhari-hari, data bisa didapatkan,” ungkap seorang wartawan senior di Pesisir Selatan.
Meskipun mendapat berbagai kritik, Intan justru terus mendapat promosi jabatan. Di penghujung masa jabatan mantan Bupati Rusmayul Anwar, ia diangkat menjadi Plt. Kepala BPKPAD sekaligus menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan. Hingga kini, wartawan masih mengalami kesulitan dalam mengakses data penting, seperti data Kaleidoskop BPKPAD Pessel tahun 2024.
Menanggapi hal ini, Wakil Bupati Pesisir Selatan Risnaldi Ibrahim menegaskan bahwa seluruh pejabat SKPD harus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, terutama dalam hal keterbukaan informasi publik.
“Sampaikan kepada publik apa saja program yang akan kita laksanakan untuk kemajuan daerah. Bahkan, sampaikan saja jika ada kendala yang dialami. Kita harus ingat bahwa kita adalah pelayan publik. Salah satu hal yang perlu kami tekankan bersama Bapak Bupati Hendrajoni adalah keterbukaan informasi publik. Jangan ada yang ditutup-tutupi, masyarakat harus tahu,” tegas Risnaldi.
Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya transparansi di jajaran pemerintahan, terutama dalam penyampaian informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah. (Ronal)