 |
| Foto: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan, Agustina Rahmadani/.(ronaldodot) |
Pesisir Selatan, 14 Januari 2025 – Tingkat keaktifan peserta BPJS di Kabupaten Pesisir Selatan Gratis menunjukkan angka yang masih membutuhkan perhatian. Dari total peserta sebanyak 89 ribu jiwa, data menunjukkan bahwa 92,26 persen dari keseluruhan peserta terdaftar. Namun, keaktifan peserta yang didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tercatat hanya mencapai 69 persen.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan, Agustina Rahmadani, menjelaskan bahwa salah satu penyebab rendahnya tingkat keaktifan peserta adalah peripali data, yakni ketidakakuratan atau ketidaksesuaian data yang tercatat dengan kondisi aktual peserta.
“Masalah Verivali data menjadi kendala utama dalam validasi keanggotaan BPJS. Ada banyak kasus di mana data peserta tidak sesuai, seperti alamat yang belum diperbarui atau status ekonomi yang berubah. Ini mengakibatkan sebagian peserta tidak dapat menikmati layanan yang mereka butuhkan,” ujar Agustina.
Selain itu, Agustina menekankan bahwa pemerintah daerah bersama BPJS Kesehatan dan Dinas Sosial terus melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan validasi data dan memperbarui informasi peserta. Hal ini termasuk menyisir data peserta yang belum aktif atau mengalami masalah administratif.
“Kami sedang memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak untuk menyelesaikan persoalan ini. Tujuannya adalah memastikan semua masyarakat yang berhak mendapatkan layanan BPJS, baik dari APBN maupun APBD, dapat terlayani dengan baik,” tambahnya.
Strategi untuk Meningkatkan Keaktifan
Agustina mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyusun beberapa strategi untuk meningkatkan keaktifan peserta BPJS di Pesisir Selatan. Salah satunya adalah mengadakan sosialisasi langsung ke masyarakat terkait pentingnya memperbarui data pribadi mereka.
“Kami ingin masyarakat lebih aktif dalam melaporkan perubahan data, seperti pindah alamat atau perubahan status ekonomi, sehingga status keanggotaan mereka tetap aktif,” jelasnya.
Selain itu, pemerintah daerah juga berencana untuk memperbaiki sistem pencatatan data dengan melibatkan teknologi yang lebih mutakhir agar Verivali data dapat diminimalkan.
Dengan langkah-langkah yang sedang diambil, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berharap dapat meningkatkan keaktifan peserta BPJS secara signifikan, terutama bagi mereka yang didanai melalui APBD.
“Kami tidak ingin ada masyarakat yang kehilangan akses layanan kesehatan hanya karena masalah data. Program BPJS ini adalah hak masyarakat, dan kami berkomitmen untuk memastikan semua yang berhak dapat menikmatinya,” tutup Agustina.
Ke depan, kolaborasi antara pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, dan masyarakat diharapkan mampu menyelesaikan persoalan ini dan memberikan layanan kesehatan yang lebih merata dan inklusif di Pesisir Selatan. (Ronal)