Parikmalintang, CanangNews - Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menerima Dana Insentif Fiskal (DIF) sebesar Rp5.973.268.000 dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI).
Hal itu dikatakan Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur saat menerima laporan Kepala Bagian Perekonomian Mulyadi SP MM di ruang kerjanya - Parikmalintang, Selasa (17/7/2024).
Bupati Suhatri Bur mengakui, alokasi DIF tahun anggaran 2024 tersebut berkat kesuksesan Padang Pariaman dalam penanganan inflasi di daerah ini.
Lebih lanjut Bupati Suhatri Bur menjelaskan, Padang Pariaman yang menerima alokasi DIF itu, merupakan salah satu dari 50 Kabupaten/Kota/Provinsi di Indonesia. Sedangkan di Sumatera Barat hanya 2 kabupaten dan 2 kota. Itu tercantum dalam surat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bernomor 295 tahun 2024 tertanggal 15 Juli 2024.
"Dana DIF itu sebagai penghargaan kinerja tahun anggaran 2024 berjalan untuk kategori pengendalian inflasi daerah pada periode pertama" jelasnya.
Menurut Bupati, pengendalian inflasi di Daerah Padang Pariaman, juga dukungan dari seluruh jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sebab, pihaknya begitu tegas untuk menggerakkan operasi pasar dan bazar, terutama mensuport jajaran Dinas Koperindagkop dan UMKM, DistanKP bersama pihak lainnya.
Sementara itu Kepala Bagian Perekonomian Setdakab Padang Pariaman Mulyadi SP MM yang juga sebagai Sekretaris Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menyebutkan, melalui Bagian Perekonomian secara rutin per-triwulan mengirimkan laporan secara elektronik kepada Tim Pengendalian Inflasi Nasional (TPIN) di Jakarta.
Di samping itu, katanya, Padang Pariaman proaktif mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi secara zoom meeting yang dilaksanakan setiap minggu pada hari Senen atau Selasa.
"Rakornas Pengendalian Inflasi ini, selalu diikuti Bupati, Wabup Rahmang, Sekda, OPD pengampu teknis, Kejari, Kapolres Padang Pariaman, Dandim. Ini juga menjadi dasar penilaian pusat terhadap keseriusan dan komitmen daerah dalam penanganan inflasi," ucap Mulyadi mengakhiri. (*/ZT)
