Pauahkamba, CanangNews - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Padang Pariaman telah memberikan saran perbaikan secara lisan dan tertulis kepada jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) saat pengawasan tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) daftar pemilih untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Dari 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Padang Pariaman, terdapat 10 kecamatan yang diberi saran perbaikan oleh Bawaslu melalui Panwascam, yaitu 2×11 Enam Lingkung, 2×11 Kayu Tanam, Enam Lingkung, Ulakan Tapakih, Sintoga, VII Koto, V Koto, V Koto Timur, Sungai Geringging, dan Batang Gasan.
“Saran perbaikan yang dikeluarkan tersebut terhadap adanya temuan terkait prosedur coklit yang tidak sesuai ketentuan,” kata Ketua Bawaslu Padang Pariaman H Azwar Mardin SE kepada wartawan di kantornya, Jumat (26/7/2024).
Ia merinci temuan terkait prosedur coklit yang berlangsung dari 24 Juni sampai 24 Juli 2024, di antaranya panitia pendaftaran pemilih (pantarlih) tidak mencocokan data warga pada Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) di Pilkada 2024 dengan KTP ataupun KK serta keterlambatan koordinasi antara pantarlih dengan kepala wilayah atau walikorong.
Dikatakan, kendala yang dihadapi di antaranya terdapat pemilih yang belum di-coklit oleh pantarlih karena tidak memahami mekanisme kerja coklit dan mencoba melakukan praktik kerja bukan di rumah warga yang bersangkutan.
Adapun metode yang dilakukan oleh Bawaslu Padang Pariaman dalam melakukan pengawasan coklit adalah pengawasan langsung dan melalui sampel yang disebut dengan uji petik.
Pengawasan langsung dilakukan secara melekat terhadap pantarlih. Sedangkan uji petik dilaksanakan dengan mengambil beberapa sampel terhadap pemilih yang berada di daerah-daerah rawan seperti perbatasan, kelompok rentan, dan yang berada di daerah terisolir.
Lebih lanjut, kata Azwar, setelah masa coklit ini tahapan selanjutnya adalah Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS). Bawaslu akan terus melakukan pengawasan secara maksimal demi terpenuhi hak pilih masyarakat supaya pilkada yang jujur, adil dan berintegritas dapat diwujudkan.
“Tahapan demi tahapan akan terus dalam pengawasan kami, kami juga meminta masyarakat berperan aktif dalam melaporkan jika terjadi kejanggalan dalam tahapan penyusunan DPS nantinya,” ungkap Azwar Mardin. (*/ZT)
