CANANGNEWS- Bupati Agam Dr. H.Andri Warman, MM menjawab Pandangan Umum Fraksi di DPRD terhadap Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Agam tahun 2025-2045. Jawaban ini disampaikan dalam rapat paripurna Senin (3/6) di Aula Utama DPRD Agam.
Menanggapi saran dari Fraksi Gerindra, Bupati Andri Warman menyatakan kesepakatan bahwa penyusunan RPJPD harus menganut prinsip dasar pemerataan dan keadilan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Kami sependapat bahwa pemerataan dan keadilan adalah kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” kata bupati.
Selanjutnya, Bupati Agam juga menyetujui pandangan dari Fraksi PKS bahwa kearifan lokal harus diintegrasikan dalam batang tubuh RPJPD.
“Kearifan lokal Ranah Minang berdasarkan falsafah ABS-SBK akan diusulkan bersama dalam RPJPD, mengingat pengakuan konstitusional tentang kearifan lokal ini sangat penting,” ujarnya.
Menanggapi saran dari Fraksi Demokrat-Nasdem, Bupati Agam juga sepakat dengan pentingnya pembangunan berasaskan lingkungan dan mitigasi bencana.
“Kami sependapat bahwa aspek lingkungan dan mitigasi bencana harus menjadi prioritas, mengingat wilayah Agam yang rawan bencana,” tegasnya.
Tanggapan senada disampaikan Bupati Andri Warman atas saran dari Fraksi PAN mengenai pengurangan risiko dan penanggulangan bencana.
“Kabupaten Agam merupakan wilayah rawan bencana. Oleh karena itu pengurangan risiko dan penanggulangan bencana adalah hal yang harus kita utamakan,” kata bupati.
Merespon pandangan dari Fraksi Golkar yang meminta pemerintah daerah mendorong transformasi ekonomi, bupati mendukung penuh dan menegaskan bahwa sektor pertanian tetap menjadi sektor dominan yang memberi kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Agam.
“Transformasi ekonomi sangat penting, namun kita tidak boleh melupakan sektor pertanian yang telah menjadi tulang punggung ekonomi kita,” ujarnya.
Bupati juga mendukung saran dari Fraksi PPP bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi prioritas melalui upaya mendorong iklim berinvestasi, serta pengelolaan pajak dan retribusi dengan baik.
“Meningkatkan PAD melalui iklim investasi yang baik dan pengelolaan pajak yang efisien adalah langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkeadilan,” katanya.
Menjawab pertanyaan dari Fraksi PBB, Hanura, dan Berkarya tentang formulasi dalam RPJPD untuk pembentukan karakter peserta didik dan kesiapan SDM aparatur daerah, Bupati Agam menjelaskan bahwa pembangunan sektor pendidikan merupakan bagian dari arah kebijakan transformasi sosial dan tata kelola pemerintahan.
“Pembangunan sektor pendidikan akan kita prioritaskan untuk membentuk karakter peserta didik dan meningkatkan kualitas SDM aparatur daerah,” ujarnya. (Af)
