Pessel - Ketua Komisi I DPRD Pesisir Selatan, Novermal Yuska, S.H, M.H menyebut masih terdapat sejumlah "Pekerjaan Rumah (PR)" yang harus dituntaskan untuk mewujudkan Pasisia Rancak dan bermartabat dalam segala bidang kehidupan masyarakat. Hal ini dalam memaknai Hari Jadi Kabupaten Pesisir Selatan ke -76 tahun 2024.
Namun demikian, Novermal menyebut, ia juga mengapresiasi capaian program dan pembangunan yang Pesisir Selatan dibawah kepemimpinan Bupati Rusmayul Anwar.
"Kita apresiasi capaian program pembangunan di bawah kepemimpinan Bupati Rusma Yul Anwar. Tapi, banyak PR lagi yang mesti tuntaskan, dan itu semakin berat akibat daerat terkena bencana banjir dan longsor.
Salah satu PR yang harus dituntaskan menurutnya, yakni persoalan layanan kesehatan, seperti BPJS dan tunggakan iyuran yang selalu menjadi permasalahan.
"Pessel belum UHC, yaitu masih banyak masyarakat miskin dan kurang mampu yang belum punya kartu BPJS kesehatan, dan juga banyak bermasalah dengan tunggakan iyuran bagi peserta mandiri. Sehingga, ketika mereka sakit selalu terkendala biaya berobat pada tingkat rujukan lanjutan di RSUP M Djamil atau rumah sakit lain di Padang," Politisi Partai Amanat Nasional tersebut.
Lebih lanjut di sektor Pertanian dan perkebunan, Novermal menyebut juga masih terdapat persoalan harga TBS yang menjadi PR berat bagi Pemkab Pessel Kedepan.
"Persoalan harga TBS kelapa sawit kebun rakyat juga PR berat yang juga mesti dituntaskan. Kedepan, harga TBS kita mesti sama pula dengan harga TBS kabupaten lain di Sumbar. Ada 41 ribu hektar kebun kepala sawit rakyat yang mesti dilindungi harga. Kondisi saat ini, harga TBS Pessel selalu jauh di bawah harga pasar, dan potongan timbangan di pabrik juga tinggi," jelasnya.
" Petani kita juga masih sulit memperoleh pupuk bersubsidi. Pupuk tiba tidak sesuai musim tanam. Dengan demikian, banyak pupuk bersubsidi dijual ke perkebunan, dan ketika musim tanam tiba, petani kesulitan dapat pupuk, dan kalaupun ada, harganya selangit. Dengan kondisi ini, banyak padi dan jagung petani tidak dipupuk, dan akhirnya, panen jadi tidak maksimal," sambungnya.
Persoalan yang tak kalah penting, menurut putra asli Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir, tersebut yakni Infrastukturmbaik itu pada sumber daya air, maupun jalan.
"PR infrastruktur irigasi dan jalan juga berat. Hampir semua daerah irigasi kewenangan kabupaten kini dalam kondisi rusak berat, terutama pasca bencana banjir dan longsor baru-baru ini. Di beberapa kecamatan juga masih banyak ruas jalan kewenangan kabupaten yang masih berupa jalan tanah dan rusak berat," imbuhnya.
Ia juga menambahkan, Persoalan sosial masyarakat saat ini juga muncul saat ini di Pesisir Selatan, yang sangat memberatkan masyarakat seperti rentenir yang berkedok koperasi dan lembaga pembiayaan lainnya, yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah dengan memfasilitasi akses kredit perbankan yang resmi dengan bunga rendah dan tanpa agunan.
"Kini masyarakat kita juga banyak terjerat bujuk rayu rentenir berkedok koperasi dan lembaga pembiayaan lainnya. Kredit dikucurkan dengan mudah tapi bunganya sangat tinggi. Ketika macet, masyarakat dikejar dan tidak jarang dipermalukan. Artinya, pemerintah harus memfasilitasi akses kredit perbankan dengan bunga rendah dan kalau tanpa agunan.
Selain itu menurut Novermal, persoalan norma dan ketertiban umum belakangan kembali mencuat yang bertentangan dengan adat dan budaya Minangkabau, dan bertolak belakang dengan mayoritas penduduk muslim di Pesisir Selatan.
" Kini kembali marak panggung orgen tunggal yang seronok. Seperti memindahkan diskotik ke jalanan. Bahkan, semakin parah dengan aksi sawer buduan yang sangat seksi. Tambah lagi lelang singgang ayam pakai bir. Kondisi ini sangat memalukan kita, apalagi yang menonton banyak kaum ibu dan anak-anak,ungkapnya.
Menyongsong Pilkada serentak 2024 yang tinggal hitungan bulan, Pengurus Pusat Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) tersebut, berharap pemimpin pessel kedepan harus dapat menyelesaikan tantangan dan PR tersebut.
"Harapan kita, siapapun terpilih nanti jadi bupati periode 2024-2029, PR ini mesti jadi perhatian dan harus diselesaikan dengan program kerja yang komprehensif dan terukur. Jangan lagi janji tinggal janji. Dan, masyarakat mesti lebih cerdas memilih pemimpin ke depan," pungkasnya. (ADV)