Inhu canangnews.com - Bersama Tim Anggaran Pendapatan Daerah Kab. Inhu dan OPD terkait, Sekda Inhu Ir. H. Hendrizal, Msi menghadiri Rapat Evaluasi Ranperda dan Ranperkada Kab. inhu tentang RKPD TA. 2024 yang dipimpin oleh Sekretaris BPKAD Prov Riau Ispan. S. Syahputra, HS,MM yang dilaksanakan di Aula BPKAD Prov. Riau, Kamis, 21 Desember 2023
Ranperda dan Ranperkada Kabupaten Se Provinsi Riau ini dilaksanakan sebagai bentuk pengawasan dari Gubernur Riau atas pelaksanaan belanja APBD disetiap Kabupaten di Provinsi Riau
Mengacu kepada surat edaran Perdana Menteri yang telah diterima perihal pelaksanaan APBD 2024 terlihat memiliki beberapa point penting diantaranya seperti Penetapan pejabat pelaksana anggaran yang tidak dibatasi oleh tahun anggaran. Jika KPA masih yang bersangkutan maka SK masih berlaku walaupun tahun sudah berganti.
Jika dibandingkan dari tahun 2022 dan tahun 2023 terlihat jelas ada penurunan. Hal ini terkait dengan adanya penurunan target pendapatan yang ada", terang Hendrizal dalam menjelaskan alokasi belanja APBD di Kab Inhu.
Melihat dari APBD Inhu yang dianggarkan, Kepala BPKAD Riswidiantoro,SE merasa cukup cermat dalam mengusulkannya. Mengingat tingginya SILPA yg ada di 2 tahun sebelumnya tidak ada perubahan maka hal tersebut dipakai ditahun 2022 dan 2023.
Untuk tahun 2024 penghematan belanja berada pada titik 8-9 ℅ dan Titik pendapatan 1-2 %. Hal tersebut dalam arti kata tidak lebih dari 10 persen. Beliau juga mengatakan bahwa dari sisi pendapatan transfer belum sepenuhnya mengakomodasi Perpres 76 tahun 2023 karena masih ada pemenuhan syarat yang belum terpenuhi seperti terkait juknis atau peraturan pelaksanannya yang belum keluar.
Kepala Bapenda Kab Inhu ikut menyampaikan bahwa target PAD dari BPHTB yang didapatkan di Inhu adalah 22 Miliar dikarenakan
Faktor informasi yang didapatkan bahwa terdapat perusahaan perkebunan yang ada di Indragiri Hulu yang ingin dijual. Maka hal tersebut tentu saja akan meningkatkan pendapatan asli daerah.
Kabid anggaran Provinsi Riau selaku pemimpin tim evaluasi Ranperda dan Ranperkada tentang RKPD di Provinsi Riau juga mengingatkan kembali bahwa Belanja modal yang diusulkan oleh Inhu dipastikan harus ada dalam Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah. Jika tidak hal tersebut tidak dapat dilaksanakan.
Beliau juga berharap bahwa belanja tak terduga sudah dihitung secara kebutuhan di tahun 2024 sehingga tidak ada lagi kekurangan Belanja Keuangan yang dibutuhkan Inhu mengingat banyak hal yang akan dilakukan di 2024 terkait dengan pilkada untuk mengantisipasi dan menyikapi apabila nantinya pilkada ditahun 2024 terdapat 2 putaran ataupun 2 tahapan.
Hasil evaluasi dari BPKAD Prov Riau terlihat bahwa yang dipaparkan secara keseluruhan tidak banyak catatan yg terlihat dari rencana APBD yang dievakuasi dari pihak dan sudah dilakukan juga difasilitasi oleh kemendagri dan kemenkeu. Diantaranya anggaran infrastuktur yang diajukan masih kurang dari 40%.Hal ini dikarenakan terkait pemilihan umum yang akan dilaksanakan di tahun 2024 nantinya
Jika seluruh evaluasi Ranperda dan Rankerda Kab. Inhu tentang APBD TA. 2023 ini telah selesai dilaksanakan maka akan langsung disahkan dalam waktu 7 hari kerja kedepan. Ref/ CN Riau