 |
| Ketua DPRD Beny Yusrial terima laporan dari pansus pertanggung jawaban pelaksanaan APBD 2022/ Foto RPN |
Bukittinggi, Canangnews - DPRD bersama Pemko Bukittinggi setujui Ranperda pertanggung jawaban pelaksanaan APBD 2022 dan pengelolaan keuangan daerah, yang dilaksanakan dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Bukittinggi. Kamis ( 20/07).
Ketua DPRD Bukittinggi, Beny Yusrial menyampaikan, pembahasan terhadap Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2022, merupakan bentuk pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD.
Anggota DPRD, Dedi Fatria, selaku juru bicara pansus pertanggung jawaban pelaksanaan APBD 2022, mengatakan, berdasarkan realisasi anggaran tahun 2022 DPRD memberikan beberapa catatan, diantaranya, meminta SKPD terkait agar lebih mengoptimalkan dalam meningkatkan realisasi penerimaan PAD sehingga dapat terealisasi 100%, mempunyai estimasi perencanaan yang matang sehingga selisih antara target dan realisasi tidak terlalu jauh.
Meningkatkan pendapatan dari beberapa sektor retribusi Terminal, retribusi IMB, retribusi tempat rekreasi olah raga, serta memaksimalkan potensi dan realisasi jenis lain-lain PAD yang sah terkait Gedung Pasar Atas yang telah diserah terimakan bulan Juli 2021 agar dapat mendukung PAD secara optimal.
" SKPD harus memperhatikan sinkronisasi pencapaian target dari kegiatan dengan realisasi anggaran dan diharapkan nantinya postur APBD bisa lebih baik sehingga anggaran yang diberikan untuk program dan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik bisa lebih besar, sehingga manfaat yang diterima masyarakat juga bisa lebih baik," ungkapnya.
Dari pembahasan itu, enam fraksi menyampaikan pandangan akhirnya diantaranya, Fraksi Karya Pembangunan, fraksi Gerindra, fraksi PKS, fraksi Amanat Nasional, fraksi Nasdem-PKB, dan fraksi Golkar.
Harapannya, semoga perda ini dapat membantu pengelolaan keuangan Bukittinggi bisa menjadi lebih baik.
Wali Kota Bukittinggi, Erman Safar, hantarkan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), menerangkan, ada tujuh prioritas pembangunan Kota Bukittinggi untuk tahun 2024. Prioritas peningkatan ekonomi Kerakyatan, Prioritas pengembangan sektor pendidikan, prioritas pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan, prioritas pengembangan ke Pariwisataan seni budaya dan olah raga, prioritas peningkatan tata pertanian.
Sementara untuk pembiayaan, terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Asumsi penerimaan pembiayaan sebesar Rp.30.000.000.000,00 dan untuk pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.0,00.
( KH )