 |
| Aksi damai Pedagang kaki lima Pasar atas didepan Gedung DPRD Bukittinggi/Foto.Nas |
BUKITTINGGI - Ratusan PKL Pasa Ateh (pasar atas) yang tergabung dalam Forum Warga Biasa (FWB) Bukittinggi lakukan Aksi demo didepan Kantor DPRD Kota Bukittinggi Kamis (13/10/2022).
Mereka melancarkan aksi damai atas keadaan dan posisinya yang selama ini kurang merasa diperhatikan DPRD,dan juga mendukung pembangunan awning yang saat ini jadi polemik dengan pedagang dijalan Minangkabau.
"Kami rakyat kecil kesini minta suara kami didengar dan mendukung pembangunan awning.Kami merasa bapak dan ibuk tidak memperhartikan kami lagi,"ujar salah seorang orasi dari FWB.
Disampaikannya,kenapa harus memikirkan pedagang lain,mereka sudah punya tempat dan sudah punya fasilitas untuk berjualan
Sedangkan kami hanya mencari untuk memenuhi kebutuhan sehari hari dan hujanpun harus bubar.
 |
| Anggota DPRD menemui demonstran yang sedang berorasi |
Setelah menunggu beberapa saat,akhirnya beberapa anggota DPRD hadir dan menemui para demonstran di depan gedung .Diantaranya Ketua DPRD Beny Yusrial,Wakil Ketua Nur Hasra,Ibra Yaseer,Dedi Fatria,Noni,Edison Khatik Basa,Asril,Abdul Rahman ,M.Angga, dan menyuruh perwakilan mereka masuk.
"Kami dari forum UMKM siap untuk mengawal projek awning berjalan sampai selesai dan kami mendukung program pemerintah yang mendukung pedagang dan kemaslahatan warga,"tutur Ilham.
Sementara itu ketua DPRD Beny Yusrial menyampaikan, ucapan terumakasih atas kehadirannya,karena bagaimanapun kantor DPRD adalah tempat menyalurkan aspirasi seluruh warga yang ada dikota ini.
"Kami memohon kepada bapak,ibu dan uda uni semua yang menganggap proyek awning itu dibatalkan dikesampingkan dulu.Karena bagaimanapun keputusan sudah diambil,karena untuk kegiatan pelaksanaan awning atau kanopi itu secara legal dan sah sudah ditetapkan di APBD,"ujar Beny.
Diakuinya,dalam pembangunan awning itu mendapat kontra dari pedagang toko di Jalan Minangkabau.Pada hari Senin kemaren hampir seluruh anggota DPRD Bukittinggi sudah melakukan audiensi dengan Kepala daerah.
"Kita semua sudah menyepakati bahwa untuk kegiatan ini diserahkan kepada pemerintah daerah.Kami dari anggota DPRD sudah menyarankan ke kepala daerah supaya ini diselesaikan secara maksimal,"paparnya.
Dikesempatan itu,Wakil Ketua DPRD Nur Hasra mengungkapkan, anggota dewan dalam arti kata tidak menolak pembangunan awning,bahkan menyetujui anggaran pembangunannya pada saat pembahasan di Banggar.
"Ketika saat pertemuan dengan dewan yang pada waktu itu saya bukan menolak pembangunannya,tapi sementara dihentilan karena akan ada potensi konflik vertikal antara sesama pedagang,"tutupnya.
( Nas )