Bupati-wabup Sijunjung, Benny-RadiSijunjung, Canangnewscom – Luar biasa Perjuangan Bupati-Wabup Sijunjung, Sumatera Barat, Benny Dwifa Yuswir,S.STP,M.Si-H. Iraddatillah,S.Pt akhirnya membuahkan hasil yang fantastis.
Melalui Tim Verifikasi Data Sijunjung, beranggotaan: Ketua Komisi 3 DPRD, April Marsal didampingi Asisten 3, Edwin Suprayogi, Riki Mainaldi Nery, dan Sekretaris Dinas P dan Usman Gumanti, Otriwandi (anggota DPRD), Fajar Septrian, Saptarius (FKSS), Hamdan (Sekretaris Kesehatan), Niki Prtama dan Medi (BPKPSDM) serta Agus Sunarto (Sekretaris BKAD) bertolak ke Jakarta dan menyambangi MenPANRB, BKN dan Kemendikbud, Senin-Selasa (12-13/9/2022).
Dari hasil tersebut, lewat tangan dingin bupati – wabup Benny-Radi, KemenPANRB mengalokasikan Kuota ASN untuk Sijunjung sebanyak 1.074 orang.
Tim Verifikasi Data Sijunjung
“Alhamdulillah, itu berdasarkan keputusan MENPAN-RB. Bahwa Pemerintah Kabupaten Sijunjung untuk tahun 2022 mendapatkan kuota ASN (aparatur sipil negara) sebanyak 1.074 orang, dengan rincian: 928 Tenaga Guru, 93 Tenaga Kesehatan dan 53 Tenaga Teknis Lainnya,”papar bupati seperti disampaikan Asisten 3 Setda, Edwin Suprayogi, didampingi Kepala BKPSDM Sijunjung, Riky Mainaldi Neri dan Sekretaris P dan K, Usman Gumanti dan Sekreraris Dinkes Sijunjung Hamdan, Selasa (13/9/2022) malam.
Ditambahkannya, Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah menetapkan sebanyak 530.028 kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) nasional tahun 2022 (data per 6 September 2022) dan itu termasuk Kouta untuk Kabupaten Sijunjung denga kuota 1.074 orang.
Jumlah tersebut merupakan total dari penetapan kebutuhan untuk instansi pusat sebanyak 90.690 dan instansi daerah sebanyak 439.338. Kebutuhan daerah terinci sebanyak 319.716 PPPK Guru, 92.014 PPPK Tenaga Kesehatan, dan 27.608 PPPK Tenaga Teknis secara nasional.
Tim Verifikasi Data Sijunjung
Dalam Rakor (Rapat Koordinasi) pada Selasa (13/9/2022), Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas menuturkan, salah satu prioritas pemerintah saat ini adalah penataan tenaga non-ASN. Karenanya, penetapan kebutuhan ASN tahun 2022 sekaligus menjadi komitmen nyata pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kesehatan secara nasional.
“Arah kebijakan pengadaan ASN tahun 2022 kita fokus pada pelayanan dasar yaitu guru dan tenaga kesehatan. Fokus lainnya adalah keberpihakan kepada eks tenaga honorer kategori II (THK-II),” jelas Menteri Anas dalam Rapat Koordinasi Persiapan Pengadaan ASN Tahun 2022, di Jakarta, Selasa (13/9/2022).
Anas menguraikan, saat ini fenomena yang terjadi secara nasional adalah penyebaran ASN tidak merata dan masih menumpuk di kota besar. Sementara proses rekrutmen, penyebaran, dan kebutuhan tiap tahun sudah sangat transparan. Ia menegaskan bahwa arahan Presiden RI Joko Widodo sangat jelas, yaitu pemerataan SDM ASN. Rekrutmen pun harus jelas dan akuntabel.
“Jadi masalahnya tidak hanya kekurangan tetapi juga penyebaran. Padahal Pak Presiden sangat memperhatikan luar Pulau Jawa,” ungkap Anas saat itu seperti dikutif Kepala BKPSDM Sijunjung, Riky Mainaldi Neri.
Ketimpangan ini bukan semata-mata perkara jumlah saja, kata MenPANRB, tetapi adanya fenomena ASN yang suka berpindah-pindah ketika mereka sudah masuk menjadi ASN.
“Hal ini menyebabkan distribusi ASN menjadi tidak merata, disamping alasan karena minimnya pendaftar calon ASN di daerah-daerah terpencil”.
Anas berharap bahwa ASN bukan menjadi ladang mencari pekerjaan tetapi untuk pengabdian dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Tetapi setelah diterima banyak yang minta pindah ke kota lain. Maka setiap tahun banyak tempat di luar Pulau Jawa yang kekurangan nakes dan guru,” ujar mantan Bupati Banyuwangi tersebut.
Anas menilai seberapa banyak pun ASN tenaga kesehatan maupun tenaga pendidikan yang direkrut, ketimpangan akan terus terjadi.
“Sehingga kita berdiskusi dengan pemda karena tidak mungkin ini diselesaikan oleh pemerintah pusat saja kalau tidak ada goodwill semua kepala daerah,” imbuhnya.
Diungkapkan, Menteri Anas telah berdiskusi dengan BKN terkait aturan bagi ASN yang akan bekerja di instansi pemerintah harus melakukan perjanjian agar mereka siap untuk tidak pindah dalam kurun waktu tertentu yang telah disepakati. Kebijakan ini diharapkan bisa didukung dengan sistem yang mumpuni agar manajemen kepegawaian lebih tertata. Kebijakan ini pun diharapkan bisa turut mendukung pemerataan tenaga ASN di seluruh Indonesia sekaligus mencegah munculnya masalah akibat ASN berbondong-bondong pindah ke Pulau Jawa.
Dalam mengurai permasalahan tenaga non-ASN, Menteri Anas sudah berkoordinasi intens dengan perwakilan kepala daerah yang terhimpun dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI).
Mantan Kepala LKPP ini pun telah berkonsolidasi dengan Menteri Kesehatan untuk memperkuat akurasi pendataan tenaga non-ASN sektor kesehatan.
“Aspirasi asosiasi pemda harus kita respons dan kolaborasi ini memastikan keputusan diambil dengan memperhitungkan banyak aspek. Ini kita tempuh dalam rangka mencari alternatif agar ke depan birokrasi kita bisa lebih hebat,” tutup MenPANRB.
“Alhamdulillah, lelah kita membuahkan hasil,”tambah Usman Gumanti diamini Tim Verifikasi Data Sijunjung lainnya.(InfoSumbar/TJP)