 |
| Wakil Walikota Marfendi bersama Ketua dan Wakil ketua DPRD pada Sidang Paripurna |
PARIWARA
BUKITTINGGI,CanangNews - DPRD kota Bukittinggi gelar Sidang Paripurna Senin, (11/7/2022), dengan materi Penandatanganan Nota Persetujuan Bersama Atas Rancangan peraturan daerah (Raperda) Tentang ; Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 dan Pemanfaatan Penggunaan Bagian Jalan.yang dibuka Ketua DPRD Bukittinggi Beny Yusrial.di Gedung DPRD Kota Bukittinggi Sumatera Barat.
Dalam sambutannya,Walikota Bukittinggi yang diwakili Wawako Marfendi menyampaikan,terimakasih atas masukan,saran yang konstruktif dari anggota Dewan ,sejak pandangan umum sampai rapat kerja kepada setiap SKPD maupun TAPD.
 |
| Penyerahan pendapat akhir Fraksi Amanat Nasional Pembangunan kepada Ketua DPRD Beny Yusrial |
"Karena semua saran dan masukan tersebut merupakan bentuk pengawalan bagi kami semua,dalam menjalankan roda pemerintahan ini agar tetap dalam aturan dan koridor,"ucap wakil walikota.
Pada sidang itu,setiap Fraksi menyampaikan Pendapat Akhirnya.
Fraksi Amanat Nasional Pembangunan,yang diwakilkan Rahmi Brisma mengatakan,laporan yang disampaikan oleh walikota memuat laporan keuangan Pemerintah Daerah,yang terdiri dari 7 jenis laporan.
 |
| Penyerahan pendapat akhir fraksi Gerindra kepada ketua DPRD Kota Bukittinggi |
Diantaranya,Laporan Realisasi Anggaran (LRA),Perubaham saldo anggaran lebih (LP SAL),Neraca daerah,laporan Operasional,Arus Kas (LAK),Laporan perubahan ekuitas serta catatan Laporan keuangan.
Lebih lanjut disebutkannya,beberapa masukan konstruktif terkait perjalanan pemerintahan selama tahun 2021.
1.Terkait pendapatan,fraksi Amanat Nasional Persatuan memperhatikan salah satu pendapatan yang tidak dapat diserap oleh pemko Bukittinggi APBD 2021 yang bersumber dari Pasar Atas yang telah diserah terimakan oleh pemerintah pusat pada bulan Juni 2021 senilai 4,8 Milyar yang ditempatkan pada lain lain pendapatan daerah yang sah.
2.Terkait pemungutan beberapa objek wisata dan beberapa titik parkir yang selama ini sudah menggunakan BRIZI yang bekerjasama dengan pihak perbankan.Saat ini tidak digunakan lagi,meminta untuk dievaluasi agar sistim yang sudah baik dipertahankan kembali.
3.Terkait pembangunan drainase,berharao pimpinan daerah bersama SKPD terkait untuk mengawal dan mengawasi proyek itu dengan maksimal.
4.Terkait adanya rencana penggunaan dana BTT untuk membantu SLTS/SLB swasta yang tidak diakomodir oleh provinsi Sumbar.
5.Mendukung penambahan pegawai kontrak jika memang dibutuhkan.
6.Meminta sebelum dibahasnya KUA PPAS APBD 2023,BKPSDM sudah menyiapkan skema bagaimana nasib 1600 lebih kurang Pegawai Kontrak yang ada dikota ini.
7.Kepada Bapelitbang/Bappeda memberikan apresiasi karena sudah bekerja keras dengan semua SKPD.
 |
| Penyerahan pendapat akhir dari Partai Gerindra kepada ketua DPRD yang disaksikan wawako serta Wakil ketua DPRD Nur Hasra |
Pendapat Akhir Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang dibacakan Ibra Yasser Menyampaikan,Optimalisasi semua potensi pendapatan daerah sehingga memberikan kontribusi yang signifikan kepada PAD Bukittinggi,baik melalui berbagai upaya,Penataan dan pengelolaan objek wisata yang belum rapi,teratur.Terhindar dari kebocoran yang dilakukan oknum penyelenggara dilapangan.
Beberapa catatan yang barangkali bisa disampaikan diantaranya.
1.Meningkatkan kemandirian fiskal dengan meningkatkan PAD
2.Meningkatkan PAD dengan melakukan Intensifukasi dan ekstensufikasi pajak dan retribusi daerah.
3.Meningkatkan realisasi belanja untuk meminimalisasi SILPA.
4.Mematangkan perencanaan penganggaran agar deviasi antara target dan realisasi tidak terlalu tinggi.
5.Kegiatan dengan mekanisme tender
6.Untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam APBD.
7.Untuk mengantisipasi terjadinya wan prestasi.
8.Pemda harus bertindak cepat terkait total loss.
 |
| Paparan pembuka yang disampaikan dari Fraksi Nasdem/PKB,Asril |
Sementara itu,fraksi Partai Gerindra yang disampaikan Shabirin Rachmat menuturkan.
1. Mengapresiasi pemerintah kota Bukittinggi yang bisa bangkit bersama masyarakat dalam era new normal pandemi Covid-19.
2.Dari pendapatan sektor pajak dan retribusi ada yang mencapai target dan pula yang realisinya rendah.
3.Kami mengharapkan pemerintah kota Bukittinggi mencari langkah-langkah strategis untuk menggalu potensi daerah yang dapat meningkatkan PAD
4.Agar kedepan postur APBD kota Bukittinggi dapat lebih baik.
Kemudian Pendapat akhir partai Demokrat yang disampaikan Erdison Nimli .Mempunyai catatan dan saran terhadap Ranperda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kota Bukittinggi Tahun 2021 sebagai berikut.
1.Kepada pemko Bukittinggi diminta untuk menindak lanjuti semua rekomendasi yang disampaikan oleh Badan anggaran DPRD terhadap pertanggung jawaban pelaksanaan APBD 2021.
2.Fraksi Demokrat juga menekankan kepada pemerintah daerah agar secepatnya membuat kebijakan terhadap gedung pasar atas,dimana semenjak penyerahan aset dari pemerintah pusat kepada pemda pada bulan Juli 2021,sampai saat ini belum ada pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah.
Fraksi Nasdem PKB yang dibacakan Zulhamdi Nova Chandra menjelaskan,bahwa dalam pembahasannya,tidak mendapatkan penjelasan konkrit bahwa pemko sudah melakukan kajian ANJAB/ABK berkaitan dengan Permendagri No.130 Tahun 2018.Dan tidak mendapatkan penjelasan konkrit tentang Program peningkatan ASN berkaitan dalam upaya amanah Permendagri No.130 Tahun 2018.
Berkaitan dengan Rancangan Peraturan daerah tentang pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan.Fraksi Nasdem-PKB ,Demokrat,Fraksi Amanat Nasional Pembangunan,senada dan menyambut baik atas selesainya pembahasan perda,maka harus dipastikan tidak mengganggu keselamatan,keamanan dan kelancaran pengguna jalan serta menjamun kondisi dan keadaan konstruksi jalan.
 |
| Wawako Bukittinggi menanda tangani nota persetujuan bersama disaksikan Ketua dan wakil ketua DPRD Bukittinggi |
Lebih lanjut Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) tentang Perda penggunaan bagian jalan, diharapkan.
SKPD terkait dapat menggalu dan mencari pelyang-peluang PAD yang tersebar di kota Bukuttinggi yang belum digarap .maksimal
Seperti,pajak tiang baliho promosi,distribusi mobil truck yang melewati Bukittinggi serta parkir mobil bongkar muat.disepanjang jalan By pass Bukittinggi.
Hadir pada sidang paripurna itu diantaranya,Forkopimda,Sekretaris daerah(sekda),Asisten sekretariat daerah,dan seluruh SKPD dilingkungan pemerintah kota Bukittinggi,kepala bagian pemerintahan,kepala bagian organisasi dan kepala bagian hukum.
Pewarta : Khairunas
Foto : Ahda /Nas