Catatan Fauzi Al Azhar
HARI ini, 11 Januari 2022, Kabupaten Padang Pariaman memperingati hari jadi ke-189. Tulisan ini tidak mengulas tentang masa lalu dalam bentuk napak tilas sejarah Padang Pariaman, tetapi berkaitan dengan posisi Padang Pariaman ke depan. Padang Pariaman mau ke mana?
Dalam posisi geografis dan administrasi saat ini Kabupaten Padang Pariaman merupakan suburban Kota Padang. Kota Padang sebagai pusat pemerintahan maupun pusat perekonomian di Pantai Barat Sumatera, sedangkan Padang Pariaman hanya sebagai penyangga. Sehingga peran dominan sangat ditentukan berdasarkan isu strategis bagi Kota Padang. Bukan isu kolektif Kota Padang dan Kabupaten Padang Pariaman - maupun Kota Pariaman.
Dalam sisi kebijakan pembangunan fisik, kontur geografis arah pembangunan fisik di wilayah ini mengarah kepada wilayah administrasi Padang Pariaman. Di antaranya Bandara, Asrama Haji, Main Stadion, Politeknik Pelayaran di Tiram, pengembangan Politeknik Perikanan Pariaman, reaktivasi jalur kereta api sampai Nareh (direncanakan sampai Sungai Limau) dan jalur Kayu Tanam serta pembangunan trace jalan tol Padang - Pekanbaru yang melwati Padang Pariaman.
Hal yang tidak kalah penting adalah Kawasan Tarok yang digadang-gadang sebagai kawasan pendidikan dengan menggandeng beberapa perguruan tinggi untuk membangun kampus baru. Hal ini merupakan sebuah peluang dan tantangan bagi Padang Pariaman.
Dari tren kebijakan pembangunan fisik tersebut, sudah saatnya Padang Pariaman dari suburban menjadi terdepan. Padang Pariaman harus menjadi leader di Indonesia bagian barat, khususnya di Pantai Barat Sumatera. Pada saat perkembangan Kota Padang dari kota besar mengarah jadi kota metropolitan, maka akan menyasar ke wilayah administrasi Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman. Metropolitan Padang Pariaman (Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman) dengan Padang Pariaman sebagai leader dalam kebijakan strategis.
Catatan kecil berikut merupakan hal yang patut menjadi kajian untuk menjadi leader di wilayah barat.
Beberapa hal yang selayaknya dijadikan isu strategis adalah pertama, indeks pembangunan manusia. IPM Padang Pariaman berdasarkan data dari Berita Resmi Statistik yang penulis akses pagi ini (11/01/22), masih memuat angka terakhir tahun 2020 dengan angka 70.61. Angka ini naik dua digit dari tahun 2019 yaitu 70.59 dan tren ini naik dari data pada tahun 2016 68.44.
Menjadi catatan menarik adalah pada saat disanding dengan publikasi BPS Provinsi Sumatera Barat di media Antara News pada 1 Desember 2021 - BPS : Kualitas pembangunan manusia di Sumbar 2021 kembali membaik, di mana jika dilihat menurut kabupaten dan kota terdapat tiga daerah yang pertumbuhan IPM-nya paling cepat pada 2021, yaitu Kabupaten Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat dan Dharmasraya.
Kabupaten Dharmasraya sebagai Kabupaten pemekaran menunjukkan mendahului angka IPM Padang Pariaman. Capaian IPM Kabupaten Padang Pariaman justru berada di bawah Kabupaten Dharmasraya yang pada tahun 2020 sudah 71.51.
Indikator IPM berstatus sangat tinggi jika di atas 80, tinggi pada angka 70 hingga di bawah 80, status sedang 60 hingga di bawah 70 dan status rendah di bawah 60.
Kebijakan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman harus lebih fokus pada peningkatan IPM. Hal ini dilakukan melalui sinergi program antar perangkat daerah, maupun keselarasan dengan Pemerintah Nagari. Kebijakan pembangunan pendidikan, kesehatan dan standar hidup layak sebagai indikator IPM harus menjadi kebijakan yang progresif bagi Pemerintah Kabupaten maupun pemerintah Nagari. Dalam pelaksanaannya harus melibatkan banyak pemangku kepentingan seperti perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat maupun komunitas perantau.
Dengan tingkat pendidikan dan kesehatan tentu mempengaruhi standar kehidupan yang layak penduduk Padang Pariaman. Pendidikan yang berkualitas dan tingkat kesehatan yang tinggi tentu merupakan faktor bagi kepemimpinan Padang Pariaman di masa depan.
Kedua, pengembangan transportasi. Sebagai wilayah untuk masa depan, maka kebijakan transportasi harus menjadi sebuah proses yang berkelanjutan. Kondisi sarana dan prasarana transportasi umum menunjukkan penurunan kualitas maupun kuantitas, serta dibarengi dengan peningkatan kuantitas kendaraan pribadi baik mobil maupun sepeda motor. Peningkatan kuantitas kendaraan pribadi paralel dengan penurunan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana transportasi umum.
Jalur maupun usaha angkutan umum banyak yang mati. Di antaranya rute Padang Sago - Pariaman, rute Padang Sago - Padang, rute Tandikek - Sicincin; rute Pariaman - Ulakan, rute Lubuak Aluang - Katapiang; rute Lubuak Aluang - Sikabu. Koperasi usaha angkutan yang dulu jaya seperti KUALA (Koperasi Usaha Angkutan Lubuk Alung), Koveri (Koperasi Veteran Republik Indonesia), Kopar (Koperasi Angkutan Pariaman) sudah tidak ada geliatnya. Begitu juga dari segi kualitas angkutan umum yang ada saat ini jauh dari kualitas layak.
Untuk menjadi leader (pemimpin-ed), kita harus berani mengadopsi hal yang baik dari luar. Negara maju menunjukkan kebijakan yang progresif terhadap angkutan umum dengan fokus pada angkutan massal. Oleh karena itu,Padang Pariaman harus menyiapkan dan mengembangkan kebijakan transportasi umum yang berkelanjutan. Tiga isu strategis adalah transportasi massal, transportasi ramah lingkungan, dan transportasi terintegrasi.
Transportasi massal berbasis jalan raya dan rel merupakan pilihan yang ada untuk saat ini. Peningkatan kualitas dan kuantitas dari angkutan bus, penggantian moda oplet menjadi bus merupakan pilihan kebijakan yang perlu dipertimbangkan. Hal ini menjadi penting sebelum rute dan angkutan yang ada menjadi mati. Seperti rute Pariaman - Sicincin, rute Aua Malintang - Pariaman. Di samping itu, adalah membuka dan memperpanjang rute yang ada, misal rute Ulakan - Pauah Kamba diperpanjang menjadi Ulakan - Pauah Kamba - Sicincin. Rute baru seperti Sungai Garinggiang - Patamuan - Sicincin dengan melalui jalan yang baru dibuka maupun jalan simalaka.
Sedangkan transportasi terintegrasi adalah mengembangkan sarana dan prasarana terintegrasi antar moda maupun antar wilayah administrasi. Antar moda meliputi angkutan umum berbasis jalan raya dengan angkutan kereta api. Stasiun kereta api yang terintegrasi dengan sarana angkutan jalan raya, seperti stasiun KA Kayu Tanam, Stasiuan KA Sicincin, Stasiuan KA Lubuak Aluang, Stasiuan KA Pauah Kamba. Maupun kebijakan transportasi terintegrasi berbasis wilayah administrasi. Sarana transportasi tidak bisa dibatasi hanya oleh wilayah administrasi. Sarana transportasi harus dikembangkan secara terintegrasi melintasi wilayah administrasi.
Terakhir adalah isu ramah lingkungan. Penggunaan sarana transportasi yang ramah lingkungan merupakan isu yang sudah global. Penggunaan angkutan berbasis energi listrik merupakan salah satu pilihan yang dikembangkan di banyak negara di dunia. Hal ini bisa menjadi isu yang harus diangkat secara teruse menerus untuk menjadi agenda kebijakan pada tahun mendatang. Seperti pengembangan kereta listrik. Untuk itu Padang Pariaman harus menjadi inisiator untuk transportasi massal, ramah lingkungan dan terintegrasi.
Ketiga, lingkungan. Dalam enam bulan terakhir wilayah pesisir maupun wilayah sepanjang aliran sungai di Padang Pariaman sudah dua kali dilanda banjir besar yang menimbulkan banyak kerugian. Masih pada wilayah pesisir adalah permasalahan abrasi pantai yang mengancam pemukiman. Di samping itu pengembangan tambak udang di sebagian wilayah pesisir Padang Pariaman perlu menjadi perhatian terkait kebijakan pengelolaan pesisir pantai. Kondisi ini akan semakin meningkat di masa yang akan datang, jika tidak diambil kebijakan dari sekarang.
Kebijakan pengelolaan pesisir maupun daerah aliran sungai harus menjadi perhatian untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Pengelolaan pesisir yang baik dengan menjaga keseimbangan alam akan mengurangi potensi abrasi. Peralihan hutan bakau, mangrove, nipah menjadi kawasan tambak udang akan memiliki potensi lebih besar terhadap abrasi pada beberapa wilayah. Pilihannya adalah mendatangkan investasi tetapi dibayang-bayangi abrasi atau mengelola secara alami dengan menjadikan objek wisata untuk menambah pundi-pundi.
Pengelolaan daerah aliran sungai, peralihan lahan sawah menjadi kawasan pemukiman memiliki korelasi dengan kejadian banjir. Saatnya perilaku buang sampah ke saluran, yang akan bermuara ke sungai dihentikan dan diberikan sanksi yang tegas. Kebijakan pembangunan yang selama ini menjadikan sungai di belakang untuk diubah menjadi di depan (water front city). Di samping itu adalah normalisasi aliran sungai, penanaman pohon bambu sepanjang aliran sungai merupakan pilihan kebijakan dengan mengedepankan keseimbangan alam.
Keempat, religi dan budaya, pengelolaan nilai-nilai budaya dan adat istiadat. Sebagai pusat penyebaran Islam di wilayah barat Sumatera, Padang Pariaman memiliki peran strategis. Pada nilai-nilai budaya dan adat istiadat wilayah ini memiliki kearifan lokal yang unik. Memiliki sarana kesenian seperti laga-laga. Ada festival seperti alek Nagari. Ada seni budaya ulu ambek, silek, indang. Nilai-nilai religi dan budaya tersebut merupakan sebuah modal untuk menjadikan Padang Pariaman menjadi terdepan. Berkaca kepada suku maupun bangsa lain mereka menjadi terdepan karena mengedepankan nilai-nilai yang ada. Aceh terdepan dengan tari saman. Negara seperti Jepang dan Korea terkenal karena karate dan kungfu.
Oleh karena itu, harus ada kebijakan yang menjadikan nilai-nilai tersebut dalam bentuk ‘kurikulum’ lokal. Kurikulum yang dikembangkan untuk menjadi global. Kompetensi yang mumpuni yang dipersiapkan sejak dini. Minimal ada empat kemampuan dasar yang harus disiapkan untuk generasi masa depan Padang Pariaman adalah, kemampuan Qurani, kemampuan silek, kemampuan pasambahan adat, dan kemampuan bahasa dan sejarah.
Pertama, kemampuan Qurani. Membekali generasi dengan kemampuan al quran, meliputi kemampuan tajwid, tahfiz, tahsin sesuai dengan kaidah keilmuan. Konsep ini tidak terbatas pada kemampuan quran, tetapi kemampuan pemahaman secara utuh terhadap konsep keIslaman.
Kedua, kemampuan ulu ambek dan silek. Membekali generasi dengan kemampuan ulu ambek dan silek sesuai dengan nilai-nilai filosofis maupun kultural. Ketiga, kemampuan pasambahan adat. Membekali generasi dengan kemampuan diplomasi dan komunikasi dalam forum sosial budaya di Nagari. Kemampuan ini akan mengasah kemampuan diplomasi dan komunikasi pada kegiatan publik yang lebih luas bagi masa depan anak-anak Padang Pariaman. Keempat, kemampuan sejarah. Membekali generasi dengan kemampuan literasi sejarah, sejarah pengembangan Islam di Ulakan dan ke seluruh wilayah Tanah Minang, maupun sejarah Indonesia dan dunia.
Kebijakan ini paralel dengan kebijakan peningkatan kualitas IPM sebagaimana dibahas pada awal tulisan ini. Hal merupakan perwujudan dari visi Padang Pariaman religius, berkelanjutan, sejahtera dan berbudaya (Padang Pariaman Berjaya).
Saatnya Padang Pariaman jadi menjadi terdepan: hebat di wilayah barat, menjadi destinasi sebagai sumber pundi-pundi.
*) Pemerhati Sosial dan Pemerintahan, Mahasiswa Program Doktor (S.3) Universitas Andalas
