Agam,- Bupati Agam, Dr. H. Andri Warman kembali menegaskan, pihaknya tidak akan menghabiskan Keramba Jaring Apung (KJA) di Danau Maninjau seperti isu yang berkembang di tengah masyarakat.
“Saya mengklarifikasi isu tersebut, bawasanya informasi yang berkembang itu tidak benar,” ujar bupati saat hadiri Brainstorming Pengembangan Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Ramah Lingkungan sebagai Alternatif Pengalihan Usaha Produktif KJA di salingka Danau Maninjau, di Hotel Sakura Syariah Lubuk Basung, Kamis (1/7).
Ditegaskannya, pemerintah hanya ingin merapikan KJA sesuai daya tampung Danau Maninjau yaitu 6 ribu petak, sebab KJA yang ada saat ini sudah melebihi kapasitas sehingga sisa pakan ikan menumpuk jadi sedimen yang menyebabkan air danau tercemar.
Bahkan kegiatan ini didukung penuh oleh pemerintah pusat maupun provinsi, karena Danau Maninjau salah satu danau di Indonesia yang jadi prioritas untuk diselamatkan dari ketercemaran.
Dengan begitu, pihaknya telah bentuk tim untuk mendata KJA ini, yang dilakukan by name by address. Ternyata banyak KJA di Danau Maninjau yang tidak bertuan.
“KJA seperti Ini yang harus kita tarik keluar, jika tidak ada pemilik kenapa harus dibiarkan di danau,” tutur bupati mempertanyakan.
Pihaknya tidak melarang petani bangun KJA, tapi yang ramah lingkungan, dengan catatan harus sesuai kapasitas danau sebanyak 6 ribu petak. Namun, pihaknya tidak akan beri ruang bagi pengusaha yang menanam modal di Danau Maninjau.
Menurutnya, apabila kondisi Danau Maninjau kembali pulih, maka banyak potensi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian dan taraf hidup masyarakat ke depan.
“Salah satunya bidang pariwisata, jika air danau kembali bersih wisatawan akan banyak berkunjung untuk berekreasi, tentu ini jadi momen untuk menggerakkan ekonomi masyarakat,” sebut bupati yang akrab disapa AWR ini. (AY)
