Parikmalintang, CanangNews - Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman menerima Forum Walinagari se-Kabupaten Padang Pariaman guna melakukan audiensi terkait recofusing Alokasi Dana Nagari (ADN) bertempat di ruang kerja bupati Parikmalintang, Senin (19/4/2021).
Pada kesempatan itu, Ketua Forum Walinagari Hilman H mengatakan, tujuan audiensi ini untuk membahas bimbingan dan arahan untuk walinagari terkait pemberian pelayanan kepada masyarakat agar lebih baik lagi, selanjutnya juga membahas tentang recofusing ADN, di mana sebelumnya walinagari menerima surat dari Bupati Padang Pariaman terkait ADN yang memang konsekuensi logis dari pemotongan APBD tingkat Kabupaten. Recofusing dirasa menyesakkan tingkat nagari karena akan membatasi kegiatan nagari dalam pengelolaan nagari dalam memberikan pelayanan.
“Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) nagari yang telah cair baru dua nagari yakni Nagari Guguak dan Kuraitaji Timur. Mungkin ini juga kesalahan besar ada pada nagari. Hal ini dikarenakan masih dibutuhkannya pendampingan untuk nagari dalam penyusunan RAPB sehingga penyusunan RAPB tersebut dapat dilaksanakan dan dapat dicairkan sehingga kegiatan dapat berjalan,sehingga dibutuhkan regulasi yang tepat terkait recofusing danatyersebut yang berimbas pada nagari,” terang Hilman.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Padang Pariaman Erman S Sos menyebutkan, recofusing 8 persen tersebut harus dilakukan karena ini sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat yang digunakan untuk penanganan covid-19. Untuk itu DPMD saat ini telah membuat program desa tageh yang selaras untuk penanganan covid-19 di Kabupaten Padang Pariaman.
“Hingga saat ini sudah 49 nagari yang menyerahkan RAPB dan sudah selesai dievaluasi sebanyak 26 nagari, untuk dua nagari sudah berada pada tahpa pencairan, sehingga dengan demikian diharapkan kepada nagari yang lain untuk segera menyerahkan RAPB sehingga bisa langsung dievaluasi dan dicairkan sehingga kegiatan dapat terlaksana,” kata Erman.
Dalam arahannya, Bupati Suhatri Bur mengatakan, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui DPMD telah membuat kebijakan terkait bagaimana dana recofusing tersebut dipindahkan ke dana ADN dalam artian bukan recofusingnya yang dialihkan akan tetapi kegiatan yang dialihkan namun tetap mengacu pada regulasi yang ada. Jika memang menunggu regulasi dari bupati maka harus dipercepat. Dan untuk penyusunan RAPB diharapkan segera diselesaiakn untuk 103 nagari sehingga pencairan dapat segera dilakukan dan tidak menghambat kegiatan yang akan dilaksanakan oleh nagari juga tidak mengganggu operasional dari nagar itu sendiri.
“Audiensi kali ini membahas tentang persoalan recofusing, persolan BLT dan DD, jika menunggu regulasi dari bupati maka akan dipercepat sehingga dana tersebut dapat dicairkan, dan diharapkaan segera terselesaikan, Berdasarkan instruksi presiden nomor 2 tahun 2021 terkait bpjs tenaga kerja jika memang sudah bisa maka secepatnya harus dibayarkan ini juga berpengaruh nantinya terhadap keselmatan kerja, karena setiap pekerjaan memiliki resiko kerja, makanya diperlukan tanggungan kepada pelaku kerja. (R/ZT)
