Sunua Tengah, CanangNews - Walinagari Sunua Tengah, Kecamatan Nan Sabarih, Kabupaten Padang Pariaman, Hafrizal BSc mengungkapkan, puluhan sawah di nagarinya kesulitan air. Irigasi sudah dibangun, namun air tak juga sampai ke nagarinya.
"Air tak sampai karena banysk saluran cacing (sekunder dan tersier - red) yang belum dibangun. Makanya sawah di nagari kami kekeringan. Sudah tiga kali masa panen mengalami kegagalan," ujar Hafrizal, Kamis (29/4/2021). Ia menegaskan kegagalan panen ini sangat dikeluhkan oleh masyarakatnya karena banyak yang bertani.
Ia menyebutkan, lahan basah di Sunua Tengah mencapai 60 persen dari luas nagari (364 hektar). Kegagalan panen tersebut juga disebabkan hama wereng yang semakin meluas.
Oleh karena itu, Hafrizal menyatakan kedatangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) H Leonardy Harmainy Dt Bandaro Basa SIP MH ke Sunua Tengah memberikan harapan kepada dia dan masyarakatnya bahwa permasalahan yang mereka hadapi segera mendapatkan jalan keluar.
Menurut Hafrizal, pemerintahan nagari telah melaporkan ke pemerintah kabupaten. Bahkan untuk soal irigasi ini pihaknya, telah datang pula ke Balai Wilayah Sungai Sumatera V untuk menanyakan soal air yang tidak kunjung sampai ke nagarinya.
Kesulitan warganya dalam bertanam padi sawah, lanjut Hafrizal, diperparah oleh kesulitan mendapat pupuk bersubsidi. Padahal Sunua Tengah sudah melengkapi persyaratan mendapatkan pupuk bersubsidi. Kelompok tani sudah dibentuk. Sebanyak 12 kelompok di Sunua Tengah dan 3 kelompok dari Sunua Barat.
“Dalam rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK), Sunua Tengah mendapatkan pupuk Phonska sebanyak 207 ton dan urea 157 ton. Kenyataannya, Phonska bersubsidi yang diterima hanya 280 ton untuk Kecamatan Nan Sabarih dan dibagi rata kepada 9 kios yang ada,” katanya mengungkapkan.
Kebutuhan Kelompok Tani Sunua Tengah dan Sunua Barat ini dikelola oleh Bumnag Pusako Nagari. Oleh distributor, kebutuhan 15 kelompok ini disamakan saja dengan 5 kelompok. Akibatnya kekurangan pupuk tadi diupayakan dengan membeli pupuk non subsidi. Beda harganya Rp30.000.
Selain itu, papar Hafrizal, masyarakat Sunua Tangah mengharapkan normalisasi Batang Air Mati atau Batang Mangoi. Kini ada bagian Batang Mangoi yang telah digerus air, tepatnya di Korong Koto Rajo. Tebingnya telah runtuh sepanjang hampir 500 meter. Tepi sungai nyaris menyentuh bagian belakang SD dan Polindes.
Ketua Badan Musyawarah (Bamus) Nagari Sunua Tangah Abdul Kamil AMd membenarkan hal tersebut. Dia juga mengungkapkan, ruas jalan dari Marapalam ke Korong Olo yang dibuat Leonardy pada 1989 bertahan hingga 2009 karena mutunya bagus. Namun setelah itu tak ada perbaikan terhadap ruas tersebut.
“Kami berharap kedatangan Abang ke nagari kami dapat membantu kami merealisasikan harapan perbaikan jalan itu. Dengan posisi dan jabatan Abang saat ini tentu mudah menyampaikan aspirasi kami ini kepada pihak terkait,” katanya.
Ketua Karang Taruna Sunua Tengah Dedi Junaidi pun menyatakan kegembiraannya dengan kedatangan Leonardy. Dia menyampaikan keinginan warga untuk mendapatkan perbaikan jalan dan lampu penerangan jalan.
Akses jalan, terutama ke sentra pertanian, amat membantu petani di sana. Jika tidak, butuh biaya tambahan untuk mengangkut hasil pertanian ke tepi jalan raya.
Lampu jalan juga mendukung perekonomian, katanya, karena penerangan jalan membuat banyak warga yang melintas di Sunua Tengah. Usaha gorengan dan kuliner milik masyarakat akan hidup dibuatnya.
“Besar harapan kami, Pak Leonardy dapat mencarikan solusinya. Begitu juga dengan dukungan terhadap sarana dan prasana olahraga untuk generasi muda di nagari kami,” ulas Dedi.
Sekaitan irigasi, Leonardy menyebutkan irigasi, yang dibangun itu adalah Irigasi Anai II. Saluran primer sudah siap semuanya. Karena saluran sekunder dan tersiernya belum selesai, makanya air belum sampai di persawahan milik masyarakat Sunua Tengah.
Pupuk bersubsidi, kata Leonardy, perlu menjadi perhatian bersama. Sebab, petani tidak boleh terlambat melakukan pemupukan. Jika tidak hasil panen berkurang atau tidak menggembirakan.
Kegagalan hingga tiga kali masa panen patut menjadi perhatian pemerintah. Terlebih disebabkan hama, kesulitan pupuk bersubsidi dan kekeringan. Jika dibiarkan berlarut, kasihan kita dengan perekonomian masyarakat petani. Bukan hanya itu, bisa saja terjadi alih fungsi lahan.
“Jika dibiarkan, tak tertutup kemungkinan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman lima atau sepuluh tahun yang akan datang harus mengimpor beras dari daerah lain guna mencukupi kebutuhan beras di daerahnya,” ungkap Leonardy.
Soal normalisasi Batang Mangoi, diceritakanlah oleh Leonardy bagaimana perjuangannya ketika di DPRD Sumbar menganggarkan normalisasi Batang Mangoi ini. Sudah dibuat DED-nya dari Sampan hingga ke Muara, namun yang dikerjakan dari jembatan Kurai Taji ke muara. Terutama di bagian sisi Kota Pariaman. Sementera tepian yang berada di wilayah Kabupaten Padang Pariaman terkendala pembebasan lahan.
Kewenangannya ada pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Sumatra Barat dan Balai Wilayah Sungai Sumatera V. Sementara irigasi di PSDA. “Untuk bagian yang belum dinormalisasi dan tepian yang runtuh itu perlu kiranya kita bawa orang PSDA dan Balai Wilayah Sungai ke lokasi agar mereka bisa melihat langsung. Biasanya respons mereka lebih cepat,” ujar Ketua Badan Kehormatan DPD RI itu.
Adapun soal perbaikan atau pembangunan jalan di Sunua Tengah harus dilihat kewenangannya. Ruas jalan Marapalam - Kampung Olo termasuk kewenangan kabupaten, makanya setelah diusulkan dalam musrenbang dikawal hingga tingkat kabupaten. Pembahasan di Badan Anggaran harus mampu dikawal oleh Anggota DPRD yang daerah pemilhannya dari Sunua Tengah.
“Jika walinagari setuju, maka baiknya dikawal terus oleh Adinda Suardi yang akrab dipanggil Edi Petot. Edi ini Ketua KADIN Kabupaten Padang Pariaman dan Ketua Gapensi, dia bebas masuk ke dewan dan berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU). Saya nanti akan berkoordinasi dengannya dalam rangka mengawal jalan tersebut,” ujar Leo.
Sedangkan soal lampu jalan bisa dikoordinasikan dengan PLN. Sementara sarana dan prasarana olahraga karena termasuk dalam prioritas penggunaan dana desa, maka pengadaan atau pembangunannya bisa didanai dengan dana desa. Tentu harus diusulkan dalam musrenbang hingga bisa dianggarkan. Perjuangkan hal itu dalam musrenbang lalu kawal dengan baik.
Waliangari, sekretaris, perangkat dan staf nagari beserta Bamus diingatkan tentang Permendes No. 13 Tahun 2020 yang menjadikan SGG’s Nasional menjadi SDG’s Desa. Berikut dengan 9 tipe desa yang ingin dicapai dengan dana desa. (*/ZT)
