Dikunjungi Senator Leonardy: Masyarakat Sungai Durian Harapkan Normalisasi Batang Mangoi

 

Sungai Durian, CanangNews - Masyarakat Sungai Durian, Kecamatan VII Koto Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman mengungkapkan tentang perlunya normalisasi Batang Mangoi. Sebab, sudah 7 hektar lebih sawah yang hilang akibat dilanda air sungai yang melintasi nagari itu.

Pelaksana Tugas (Plt) Walinagari Sungai Durian, Nurhayani, mengemukakan aspirasi masyarakat tersebut dalam silaturrahim dengan Anggota Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) H Leonardy Harmainy Dt Bandaro Basa SIP MH, Kamis 25 Februari 2021.

Silaturrahim hari ketiga Leonardy di Kecamatan VII Koto Patamuan, selain diikuti Plt Walinagari dan perangkatnya, juga dihadiri Camat Imran Rafi’i S Sos. Sebelumnya, Senin – Selasa (23 - 24/2/2021), Leonardy yang juga Ketua Badan Kehormatan DPD RI berkunjungi dan bersilaturrahim dengan Wali dan Perangkat Nagari Tandikek, Tandikek Barat, Tandikek Utara dan Nagari KKS (Kampuang Tanjuang – Koto Mambang – Sungai Durian).

"Kami sangat berharap sekali dengan normalisasi Batang Mangoi, Pak. Kami harap bapak dapat membantu merealisasikan harapan kami ini. Sudah 7 hektar lebih sawah yang hilang. Belum lagi ladang milik masyarakat," ungkap Nurhayani.

Ketua Badan Musyawarah (Bamus) Nagari Sungai Durian Amzah M SPd MMM menyatakan dukungan soal normalisasi ini. Dia juga mengharapkan jalan Sungai Durian ke Korong Sijangek ditingkatkan. Saat ini masih berbentuk jalan kerekel.

Menurut Amzah, peningkatan akses jalan ini sangat diperlukan. "Sijangek memiliki bumi perkemahan yang terkenal. Banyak yang berkemah di sana dari daerah lain. Namun, jalannya tetap belum berubah," ujarnya.

Kasi Kesra Nagari Sungai Durian, Hafis, menambahkan, jalan yang masih dikerekel itu adalah jalan yang sering dilalui anak sekolah. Ia menginformasikan tentang jalan Sungai Durian yang hingga kini disebut jalan tarandam. Di musim hujan, jalan itu selalu terendam air.

Menanggapi penyampaian Plt Walinagari, H Leonardy Harmainy Dt Bandaro Basa SIP MH menyebutkan, normalisasi Batang Mangoi perlu diperjuangkan. Hal ini dimaksudkan agar sungai itu tidak mendatangkan bencana lagi terhadap Nagari Sungai Durian. Begitu juga dengan nagari-nagari yang dilaluinya.

Leonardy bahkan berkisah, ia sudah menelusuri sungai Batang Mangoi tahun 1982. Saat dia dua periode jadi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatra Barat, banyak normalisasi sungai yang dianggarkannya, meski tidak ada permintaan atau surat dari masyarakat maupun Bupati Padang Pariaman ketika itu. Memang belum semua yang bisa dinormalisasi. Leonardy menyebutkan normalisasi dimulai dari Batang Anai arah ke muara, Batang Naras, Batang Kalampayan.

Untuk usulan perbaikan jalan, kata Leonardy, harus diperhatikan prinsip anggaran saat ini. Jalan penghubung antar kecamatan, penganggarannya boleh dari APBD kabupaten. Namun tentu harus melalui musrenbang, berjenjang dari korong, nagari, kecamatan hingga kabupaten.

Selanjutnya, dalam pembahasan di DPRD, usulan tadi harus ada yang mengawalnya. Sangat diperlukan perjuangan anggota dewan yang daerah pemilihannya dari Padang Pariaman 4 untuk mengawal aspirasi tersebut. Selain itu, walinagari, sekretaris nagari, kepala seksi dan kepala urusan dapat pula memainkan perannya dalam menjalin hubungan harmonis dengan dinas terkait di pemerintah daerah agar usulan tidak hilang di tengah jalan.

Pedomani SDG’S Desa

Leonardy mengingatkan pemerintah nagari mempedomani program prioritas penggunaan dana desa 2021. “Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) telah mengeluarkan Peraturan Nomor 13 tahun 2020. Sekretaris nagari harus paham dengan hal ini dan memberikan telaah kepada walinagari karena Permendes itu menjadi dasar bagi 74.953 desa dalam menyusun rencana kerja dan APBDes 2021,” ujarnya.

Permendes menegaskan bahwa dana desa tahun anggaran 2021 diprioritaskan untuk pencapaian Sustainable Development Goal’s (SDG’s) Desa. SDG’s Desa inilah yang mengukur seluruh aspek pembangunan, sehingga mampu mewujudkan perkembangan manusia seutuhnya.

“Untuk itu, saya ingin mendengar apakah APBDes atau di Sumbar APB Nagari Sungai Durian sudah disusun untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam Pemendesa No.12 tahun 2020 tersebut?” tanya Leo.

Dikatakan Leonardy, SDG’s Desa merupakan upaya terpadu percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Dalam hal ini terdapat 9 desa: 1. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, 2. Desa ekonomi tumbuh merata, 3. Desa peduli kesehatan, 4. Desa peduli lingkungan 5. Desa peduli pendidikan, 6. Desa ramah perempuan, 7. Desa berjejaring, 8. Desa tanggap budaya dan 9. Desa Pancasila.

Satu dari sembilan tipe desa itu bisa menjadi pilihan bagi Sungai Durian. Jika cocok dengan kondisi nagari saat ini, arahkan pembangunan nagari ke sana. Jika nagari ini masih banyak penduduk yang miskin, pilihlah tipe desa tanpa kemiskinan dan kelaparan. Arahkan nagari ini menjadi desa mandiri yang maju secara ekonomi. Hal ini tergambar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.

“Pada desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, masyarakat nagari harus ditingkatkan pendapatannya hingga tidak ada lagi yang miskin. Misal di sini mudah tumbuh pinang, maka nagari lewat Badan Usaha Milik Nagari (Bumnag) menghitung dan menyediakan kebutuhan bibit pinang lalu membagikan ke masyarakat. Setelah empat tahun buah pinang itu dibeli lagi oleh Bumnag dan dipasarkan, begitu selanjutnya,” jelasnya.

Kata Leonardy, yakinlah dengan cara ini ekonomi masyarakat nagari lambat laun akan meningkat. Tak ada lagi kesenjangan, ekonomi masyarakat tumbuh merata.

Namun, jika ada surat edaran terbaru yang mengarahkan penggunaan dana desa untuk bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa dan padat karya tunai desa, Leonardy menyarankan untuk mempedomani hal itu. Nagari diharapkan tetap berupaya mengarahkan penggunaan dana desa pada salah satu tipe desa yang dituju dengan SDG’S Desa. (ZT)