Padang Pariaman, CanangNews -- Penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) akibat corona virus desease 2019 (covid-19) di Provinsi Sumatra Barat, termasuk Kabupaten Padang Pariaman, sudah melalui hari keenam sejak diberlakukan mulai 22 April lalu. Dampak nyata yang dirasakan masyarakat berekonomi lemah adalah kesulitan memperoleh bahan pangan akibat ketiadaan sumber pendapatan.
Dalam hal ini, mereka mengandalkan usaha dan penghasilan harian. Jika tidak berusaha mereka tidak menerima upah ataupun uang jasa.
Bupati Padang Pariaman Drs H Ali Mukhni yang dihubungi Wartawan CanangNews via telepon, Minggu (26/4/2020) sore, menyatakan sangat menyadari hal ini. Oleh karena itu, ia menyebutkan, sudah memerintahkan Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Jonpriadi selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyediakan anggaran untuk membantu warga yang terkena dampak covid-19.
Anggaran dimaksud, lanjut Ali Mukhni, diperoleh dengan cara melakukan penggeseran anggaran semua organisasi perangkat daerah (OPD), tak terkecuali anggaran operasional bupati dan wakil bupati.
"Saya kira jumlahnya mencapai Rp75 miliar. Untuk data pastinya, silahkan Bung hubungi Sekdakab Jonpriadi," pinta dia.
Didesak supaya segera merealisasikan penyaluran bantuan dimaksud, Ali Mukhni menyatakan akan memanggil Sekdakab Jonpriadi, Senin (27/4/2020) untuk melaksanakannya.
Meski demikian, katanya lagi, Pemkab Padang Pariaman bukan belum pernah memberikan bantuan sams sekali kepada masyarakat terdampak covid-19. Pekan lalu, melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A), pemkab sudah mendistribusikan bantuan 220 ton 160 kg beras untuk masyarakat terdampak covid-19 di 103 nagari pada 17 kecamatan.
Beras tersebut bersumber dari bantuan cadangan Kementerian Sosial RI 100 ton, bantuan cadangan Kementerian Pertanian RI 7 ton dan selebihnya 113 ton 160 kg dari APBD Padang Pariaman.
"Selain itu, kita juga sudah membantu 340 orang ulama (20 orang / kecamatan) serta 412 warga miskin -- masing-masing Rp500 ribu -- dengan dana bersumber dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Sumbar dan Kabupaten Padang Pariaman," ulas dia.
Tidak itu saja. Menurut Ali Mukhni, pihaknya pun sudah mengusahakan, menerima dan menyalurkan banyak bantuan dari dunia usaha dan perantau. Belum lagi bantuan yang dihimpun dan disalurkan oleh organisasi atau kelompok-kelompok aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Padang Pariaman.
Dihubungi secara terpisah, Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) Rudy Repenaldi Rilis SSTP MM menjelaskan., bantuan yang dimaksud bupati antara lain berasal dari PT Usaha Inti berupa sembako sebanyak 553 paket, masing-masing bernilai Rp200 ribuan. Bantuan ini sudah didistribusikan kepada masyarakat Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai.
Selanjutnya, papar Rudy. PT Ciomas juga sudah membantu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Padang Pariaman berupa 1.000 butir telur ayam secara berkala. PT Ciomas juga membantu Tim Sosial DPMPTP sebanyak 5.000 butir telur ayam untuk didistribisikan kepada masyarakat.
"Melaksanakan perintah Pak Bupati, kami pun sudah menghubungi dan meminta pimpinan perusahaan-perusahaan besar lain di Kawasan Industri Nagari Kasang agar berpartisipasi membantu masyarakat yang terdampak covid-19," kata dia..
Di antaranya, ulas Rudy, PT Japfa yang menyatakan kesediaan memberi bantuan dan berkoordinasi dengan Tim Satuan Gugus Tugas Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 Pemkab Padang Pariaman.
"Hal ini kami lakukan supaya pendistribusian bantuan dari perusahaan-perusahaan besar itu tidak hanya terpusat untuk masyarakat Nagari Kasang, tetapi juga menjangkau masyarakat pada 102 nagari lainnya," katanya lagi.
Terkait adanya sorotan pihak tertentu menyangkut tender kegiatan infrastruktur masih berlanjut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Deni Irwan ST MT menjelaskan, hal itu dilakukan dengan pertimbangan tidak mungkin seluruh APBD dialihkan untuk penanganan dampak covid-19, tetapi sesuai kebutuhan.
Menurut dia, karena dana alokasi khusus (DAK).sudah dialihkan untuk penanganan dampak covid-19, otomatis dana pendampingnya ikut dialihkan. "Kita tetap melaksanakan kegiatan infrastruktur dengan pertimbangan ada cadangan anggaran untuk itu di luar kebutuhan penanganan dampak covid-19."
Jika kegiatan tidak dilaksanakan, ulas Deni, bisa berdampak berupa sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) dan berakibat rendahnya serapan serta penilaian negatif dari kementerian keuangan.
Ia menyebutkan, tahun 2020 ini Dinas PUPR mengelola belanja kegiatan Rp90,5 miliar. Sekitar Rp30 miliar sudah selesai penandatanganan kontrak, Rp25.miliar dalam proses tender.
"Sisanya sekitar Rp35 miliar bisa dialihkan untuk penanganan dampak covid-19, termasuk dana kegiatan Rp25 miliar yang sedang dalam proses tender / lelang pun bisa ditunda sepanjang sesuai aturan, jika dibutuhkan," kata Deni Irwan.
Sedangkan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) yang dihubungi Wartawan CanangNews melalui Kepala Bidang Anggaran Defri Albert SE MM menyebutkan, pihaknya siap memenuhi permintaan dana dari OPD asal sudah lengkap dokumennya seperti rencana anggaran biaya (RAB) dan persetujuan bupati.
"Pekan lalu kami sudah mengeluarkan dana Rp1,2 miliar untuk biaya operasional kegiatan penanganan dampak covid-19 yang diajukan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Kalak BPBD)," ujar Defri.
Pernyataan Defri Albert itu dibenarkan oleh Kalak BPBD Budi Mulya ST MEng.
Untuk mendistribusikan bantuan kepada masyarakat terdampak covid-19, sumber CanangNews di Dinsos P3A mengungkapkan, pihaknya sedang memperbarui data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) + 15%., termasuk mengirim data yang dibutuhkan ke Pemerintah Provinsi Sumbar.
"Selain pada jam kerja, kami sampai lembur beberapa malam dan hari libur untuk menyiapkan revisi DTKS + 15% dimaksud," ujar seorang Staf Dinsos P3A yang meminta namanya tidak ditulis. (Zakirman Tanjung)
