sesuai dengan instruksi presiden Repuplik Indonesia nomor 4 tahun 2020 untuk mengalokasikan dana penanganan Covid 19 diderahnya masing masing dengan demikian pemerintah mengambil langkah untuk pengalokasian anggaran untuk tahap pertama sebesar 22,4 milyar .
"Anggaran ini bersumber dari Belanja Tidak Terduga serta hasil dari refoccusing dan realokasi anggaran kegiatan dalam APBD Tahun 2020 ditambah 18,8 dari anggaran BKD juga OPD sebesar 2'6 milyar sehingga pemerintah siap untuk melakukan penanganan terhadap kovid 19 namun juga dilihat dari sisi yang paling urgennya ungkap Rinaldi Kepala Dinas Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Kepada awak media saat jumpa pers di gedung rapat Kantor Bupati Sabtu 11/4/20 .
Lebih lanjut ia mengatakan bahwa dalam waktu dekat juga akan diterbitkan edaran Bupati untuk menunda beberapa pelaksanaan kegiatan yang dirasa belum urgen dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2020 untuk difokuskan satu yaitu penanganan Covid.
"Hal ini kita lakukan guna mengantisipasi kebutuhan anggaran penanganan Covid-19 apabila tetap berlanjut hingga akhir tahun ini "
Dalam waktu dekat juga Pemerintah Daerah akan menginstruksikan kepada seluruh Desa untuk melakukan realokasi dan refoccusing APB Desa, khususnya Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk mendukung semuanya itu" ucapnya .
Dalam waktu dekat juga Pemerintah Daerah akan menginstruksikan kepada seluruh Desa untuk melakukan realokasi dan refoccusing APB Desa, khususnya Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk mendukung semuanya itu" ucapnya .
semua sudah disampaikan kepada presiden Repuplik Indonesia melalui Kementrian Dalam Negri terkait pengalokasian sejumlah anggaran yang menurut dia lebih urgen di lakukan .
"Anggaran tersebut akan difokuskan untuk 3 hal yang penting diantaranya untuk sektor Kesehatan ,Dampak Ekonomi Masyarakat ,dan safty net dimana diantaranya itu yang paling fital saat ini dibutuhkan untuk kesehatan penanganan ketersedian semuanya termasuk antisipasi serangan Covid 19 dimentawai"lanjut Rinaldi
Ia juga menambahkan ketiga hal yang paling intens tersebut sudah dipersiapkan penangananya terlebih membantu warga Upaya Social Safty Net Pemerintah Daerah sudah Mentawai bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat akan memberikan bantuan sosial berupa uang tunai sebesar Rp. 200.000/keluarga miskin selama 3 bulan ke depan .
"jumlah penerimanya sekitar 15% dari DPKS (data terpadu kesejahteraan sosial), dan penerimanya adalah di luar masyarakat yang menerima PKH ataupun program sembako
Selain itu pemerintah juga akan serahkan bantuan tunai dari provinsi" ucap Rinaldi
Selain itu pemerintah juga akan serahkan bantuan tunai dari provinsi" ucap Rinaldi
Bukan hanya itu saja Pemerintah Daerah juga akan memberikan bantuan Kepada 500 UMKM dengan besaran 750.000 sd 900.000 per UMKM untuk membantu pergerakan permodalan UMKM ,Bantuan bibit pertanian kepada petani ,Bantuan bahan bakar minyak kepada nelayan,Bantuan langsung tunai kepada 1000 orang lansia,Bantuan Sosial Tunai kepada mahasiswa di luar mahasiswa yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah juga Bantuan beras kepada masyarakat terdampak dan terakhir Program PKH dan program sembako dari Kemensos tetap jalan dan akan dipercepat .
" Tentunya semua itu ada pada Pengawasan yang bersangkutan terutama Dalam rangka pelaksanaan dan pengelolaan anggaran penanganan Covid-19 akan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran, Oleh sebab itu APIP dalam hal ini inspektorat akan melakukan pendampingan terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran penanganan Covid-19" tutupnya .
Jgn samapai tebang pilih,,,
BalasHapus