Parikmalintang, CanangNews -- Wakil Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur SE MM mengikuti video teleconference (vicon) bersama seluruh bupati dan walikota se-Sumatra Barat terkait percepatan penanganan corona virus desease (covid) 19, Minggu (29/3/2020) di Ruang Bupati Padang Pariaman, Parikmalintang.
Rapat ini dipimpin oleh Wakil Gubernur Sumatra Barat Nasrul Abit yang membicarakan tentang teknis untuk pengetatan pada pintu masuk Provinsi Sumatra Barat.
"Sesuai keputusan rapat bersama Forkopimda Provinsi Sumatra Barat, Sabtu (28/03/20) kemarin, pada kesempatan ini kita akan membicarakan teknis untuk pengetatan pada pintu masuk yang terbagi pada sembilan titik di Sumatra Barat. Ke-9 titik itu terletak di Kabupaten Pesisir Selatan, Limapuluh Kota, Pasaman, Pasaman Barat, Sijunjung, dan Dharmasraya," ujar Nasrul.
Ia menambahkan, teknis yang akan digunakan untuk daerah perbatasan berupa pembentukan pos pengamanan yang diisi oleh tenaga perawat untuk pemeriksaan dibantu oleh Kepolisian, Satpol PP, BPBD dan Dinas Perhubungan yang akan dimulai pada tanggal 31 Maret 2020 hingga 12 April 2020 mendatang.
"Perbatasan selektif ini merupakan salah satu upaya untuk pengetatan dari berbagai titik agar tidak terjadinya penambahan perantau yang masuk dan tidak ada penambahan jumlah orang dalam pemantauan (ODP) di Sumatra Barat." lanjutnya
Ia meminta kepada seluruh bupati dan walikota, terutama di daerah perbatasan, agar terus bekerjasama dan terus menyiapkan petugas kesehatan untuk mengawasi para pendatang selama empat belas hari ke depan.
"Apabila para pendatang yang datang ke Sumatra Barat tidak patuh (bandel - red) untuk diisolasi atau berdiam diri dirumah selama 14 hari, maka akan diisolasi secara paksa ke ruang isolasi yang disediakan oleh pemerintah daerah," ujarnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Suhatri Bur dalam laporannya mengatakan, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah melakukan semi lockdown, di mana sekolah dan aparatur sipil negara (ASN) telah 'dimudahkan', kecuali untuk pelayanan publik ASN tetap bekerja dengan sistem piket untuk menghindari keramaian.
“Saat ini di Bandara Internasional Minangkabau (BIM) telah terjadi pengurangan frekuensi penerbangan. Namun, animo masyarakat untuk pulang kampung terus meningkat, ditambah dengan murahnya harga tiket mencapai 500.000 rupiah sehingga semakin mendorong masyarakat untuk pulang kampung, sehingga sangat dibutuhkan penambahan petugas kesehatan di BIM untuk melakukan pengecekan kesehatan terhadap masyarakat yang datang dari rantau tersebut.” sambungya.
Ia menambahkan, pada hari Minggu (29/03/20) di Kecamatan Batang Anai ditemukan supir travel kejang-kejang saat mengendarai mobil dari Pekanbaru yang membawa banyak penumpang sehingga peran dari organda juga diperlukan untuk memperhatikan kesehatan supir demi keselamatan penumpang.
“Pada saat ini jumlah perantau yang masuk ke Kabupaten Padang Pariaman terus meningkat hingga mencapai angka 2.744 orang pada Minggu (29/03/20). Ini menjadi persoalan yang sangat penting, meskipun Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah mengirimkan surat kepada perantau untuk tidak pulang kampung terlebih dahulu namun kenyataan yang terjadi para perantau tetap pulang kampung dengan alasan faktor ekonomi,” ujarnya.
.Ia juga melaporkan, hingga saat ini jumlah ODP di Kabupate Padang Pariaman sebanyak 23 orang dan pasien dalam pengawasan (PDP) sebanyak 2 orang dengan harapan agar tidak adanya penambahan kedatangan perantau sehingga tidak menambah jumlah ODP dan PDP di Kabupaten Padang Pariaman.
“Terkait masalah APD, enam puksesmas di Kabupaten Padang Pariaman telah memiliki APD untuk penanganan Covid 19 ini. Namun, masih ada 19 puskesmas lainnya yang belum memiliki APD dikarenakan tidak adanya barang yang tersedia untuk mememenuhi kebutuhan tersebut, Pemerintah Kabupaten padang Pariaman telah menggargarkan dari APBD untuk penyediaan APD tersebut, untuk saat ini tinggal menunggu ketersediaan barang APD tersebut.” sambungya.
Ia juga mengatakan saat ini harga bahan pokok di Kabupaten Padang Pariaman masih terbilang stabil. Namun, ditakutkan apabila kondisi ini berlangsung lama maka hal ini nantinya juga akan menjadi masalah di tengah masyarakat karena tidak tertutup kemungkinan terjadinya lonjakan harga sehingga hal ini perlu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah.
Dalam vicon ini Suhatri Bur didampingi oleh Dandim 0308 Pariaman Hery Pujiyanto, Kepala Kejaksaan Negeri Pariaman Efrianto, Sekretaris Daerah Jonpriadi, Kepala Pelaksana BPBD Budi Mulya, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Zahirman dan Kabag Humas Anton WT. (R/ZT)
