Oleh Bagindo Yohanes Wempi
MEMBACA berita pagi ini tentang Gubernur DKI Jakarta memberikan insentif kepada pekerja buruh atau masyarakat tergolong ekonomi menengah ke bawah sebesar Rp1,1 juta rupiah / orang, ini merupakan terobosan yang baik. Langkah ini sama seperti USA bantu warganya Rp15 juta / orang di saat lockdown diberlakukan di negara tersebut.
Langkah Gubernur DKI tersebut sangat tepat diikuti dan dicontoh oleh kepala daerah di Sumatera Barat dan daerah lainnya di saat kondisi daerah harus melakukan antisipasi virus corona dengan melakukan langkah lockdown.
Pengalaman dan Ilmu penulis ketika menjadi Anggota DPRD bahwa kepala daerah dan legislatif bisa merevisi anggaran pendapatan belanja daerah (APBD)-nya untuk memberikan subsidi dan insentif kepada masyarakat langsung ketika lockdown diberlakukan.
Dari catatan APBD, ada sekitar 60% dana yang bisa dialihkan. Jika anggaran kabupaten sebesar Rp1,2 triliyun, berarti sekitar lebih kurang Rp.600 milyar bisa dialokasikan dan diarahkan untuk kebijakan lockdown di daerah tersebut.
Sebagai contoh, untuk lockdown 14 hari Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman misalnya bisa membantu masyarakat menengah ke bawah alias miskin karena terimbas kebijakan lockdown sebesar Rp2 juta / orang.
Ini langkah bagus dan tepat menurut pemikiran penulis. Semua kabupaten / kota bisa melakukan kebijakan tersebut di atas melalui perubahan APBD seperti yang dilakukan Pemprov DKI.
Rata-rata untuk kabupaten / kota ada dana kegiatan serimonial, pembangunan infrastruktur yang belum dibutuhkan, perjalanan dinas serta biaya lainnya yang bisa dipending untuk sementara sebesar lebih kurang Rp600.000.0000.000.00 dengan total APBD Rp1.200.000.000.000.-
Nah, seperti yang dijelaskan di atas, jika penduduk menengah ke bawah / miskin yang terdampak oleh program lockdown ada sekitar 300.000 jiwa bisa mendapatkan Rp. 2.000.000.00 / orang.
Dengan dana Rp2 juta rupiah ini, menurut hemat penulis, sudah cukup untuk program lockdown 14 hari ke depan sebagai antisipasi penyebaran virus corona yang saat ini mengkawatirkan.
Sekarang tinggal keberanian, kemauan, atau rasa empati tinggi kepala daerah dan anggota DPRD mau melakukan kebijakan itu. Barang tentu jawabannya tergantung pemda melihat masalah virus Corona ini, apakah hal yang perlu diselesaikan atau hanya sekadar lelucon yang pilu. [*]
