Sikabaluan Canangnews ,Pelaksanaan Musrenbang RKPD di tingkat kecamatan dinilai tidak sesuai dengan Permendagri no 86 tahun 2017 sehingga ada tabel yang mesti diisi dari hasil Musrenbang tersebut sesuai dengan aturan yang benar.
"dalam pelaksanaan Musrenbang RKPD pada tingkat kecamatan itu harusnya ada pendaftaran peserta ,pembukaan ,pleno pertama harusnya sesudah itu bukan diskusi kelompok itu sudah salah "ungkap Rasyidin Syaiful kepada Canangnews saat dimintai keterangan Selasa 3/3/20.
Dirinya juga meragukan adanya kesamaan kesalahan pelaksanaan Musrenbang ditingkat kecamatan seperti halnya di Siberut Selatan dan Siberut Tengah .
Musrenbang RKPD tingkat Kabupaten tinggal menghitung Minggu lagi untuk pelaksanaannya sementara sampai saat ini belum sesuai dengan aturan Kemendagri untuk itu Bappeda diminta untuk mempelajari lebih baik lagi supaya pelaksaanannya sesuai nantinya lanjut Rasyidin .
Menurutnya ,paparan yang disampaikan perwakilan dari Bappeda dimusrenbang tingkat kecamatan Siberut Utara seharusnya Sasaran utama ,bukan malah program tahun 2020 sehingga tidak pada tempatnya lagi sambung dia.
"bukan kerja kerja di 2020 lagi yang mesti dibahas pemapar dari Bappeda akan tetapi sasaran sehingga singkron dengan apa yang ada di dalam peraturan menteri dalam negri " ucapnya .
Dirinya kembali menambahkan ,sehingga pembahasan tidak mengambang sebab yang dimusyawarahkan adalah program pemerintah daerah untuk tahun 2021 supaya diusulkan oleh desa bukan kembali ke 2020 .
Bila dibaca didalam Permendagri no 13 tahun 2006 berbunya bahwa prinsip dalam pengeluaran keuangan daerah itu mestinya satu rupiahpun harus dipertanggungjawabkan jelas input auput dan inpeknya sehingga berguna sebab yang mengikuti Musrenbang butuh anggaran ucapnya .
Rasyidin berharap semua usulan desa di Musrenbang kecamatan ini dapat bermanfaat dan dibawak ke kabupaten untuk di tindak lanjuti sehingga bermanfaat untuk tahun 2021.( Johan)
