Parikmalintang, CanangNews -- Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman siap melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Kemendagri) No. 70 dan No. 90 Tahun 2019 tepat waktu yakni tahun 2021. Kedua peraturan tersebut tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
Agar mencapai hal tersebut, segenap Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di Lingkungan Pemkab Padang Pariaman diminta untuk segera melaksanakan penyesuaian terhadap peraturan tersebut.
“Saya meminta segenap OPD untuk segera melaksanakan penyesuaian. Sehingga kita siap melaksanakan peraturan tersebut tepat pada waktunya tanpa keterlambatan" kata Bupati Ali Mukhni di Parikmalintang, Senin (9/2/2020).
Saat ini, kata Ali Mukhni, pihaknya telah mulai langkah-langkah melaksanakan peraturan tersebut dengan memulai memetakan penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja keuangan daerah, sesuai dengan mekanisme.
"Jadi saya minta Inspektorat, Bapelitbangda dan BPKD agar secepatnya memastikan pelaksanaan Permendagri 90 Tahun 2019," kata Bupati Ali Mukhni.
Inspektur Hendra Aswara mengatakan bahwa Permendagri 90 nomor 2019 wajib diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah dalam proses perencanaan keuangan tahun anggaran 2021 yang dimulai pada Januari 2020.
"Permendagri Nomor 90 tahun 2019 adalah pedoman bagi seluruh Pemda se Indoensia untuk mewujudkan single codebase" kata Hendra.
Menindaklanjuti arahan Bupati, Kepala Bapelitbangda Ir H Ali Amran MP mengatakan, akan mengadakan workshop bersama seluruh OPD dan kasubag perencanaan. Workshop rencananya akan berlangsung tiga hari dengan menghadirkan narasumber yang kompeten.
"Sesuai arahan Pak Bupati, kita respon implementasi Permendagri 90 tahun 2019 dengan mengadakan workshop bersama OPD," kata Ali Amran. (ZT)
