Pertemuan tersebut melibatkan Dewan Perwakilan Daerah Mentawai serta Kepala Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial yang bersangkutan langsung dalam pengurangan jumlah peserta BPJS .
Turunnya anggaran dari APBD dan naiknya tarif premi BPJS,membuat peserta dikurangI untuk itu Dewan yang bersangkutan dibidang Komisi 2 memutuskan untuk mengundang Kepala Dinas Terkait untuk lakukan diskusi .
"Kita meminta dinas tersebut menyampaikan data masyarakat yang masuk dalam kepesertaan BPJS serta segera BPJS mencetak kartunya "Kata Juni Arman salah satu dewan Komisi 2dari Partai Demokrat kepada awak media melalui media Sosial Selasa (4/2/20).
Lebih lanjut dikatakannya ,Dengan data tersebut, kepala Desa dapat mengetahui warganya yang tidak masuk BPJS dan dapat mengeluarkan Surat Keterangan tidak mampu bagi masyarakat kurang mampu untuk dapat di layani di seluruh wilayah Kab.Kep. Mentawai secara gratis ucap juni
" Bagi masyarakat mampu dapat mengurus BPJS secara mandirI sementara yang kurang mampu patut dicari solusi untuk bISA aktif dalam pelayanan tambahnya
Terkait Peserta BPJS Juni Arman menjelaskan ,Tahun 2021 Kepesertaan Kartu BPJS akan dioptimalkan berdasarkan data valid dari dinas sosial.(Johan)
