oleh Bagindo Yohanes wempi
HARI Sabtu dan Minggu kemarin Penulis diperintahkan oleh PKS sebagai pemateri TOP (Training Orientasi Partai) dan mendampingi acara reses Anggota DPRD Padang Pariaman Fraksi PKS untuk masayarakat Dapil 1, 3 Padang Pariaman.
Acara tersebut merupaka agenda wajib bagi Anggota Dewan disetiap akhir massa sidang. Dimana Anggota Dewan turun kedaerah pemilihan atau kekonstituwenya untuk bertatap muka dengan masyarakat sambil memberikan penjelasan. Apa-apa kerja dewan yang sudah selesai dan yang akan dilakukan dalam masa sidang DPRD berikutnya.
Begitu juga sebalik masyarakat yang hadir juga memberikan masukan, pemikiran, keluhan, kritikan dan aspirasi pada Anggota Dewan dalam pertemua tersebut secara langsung tanpa ada perantara birokrasi atau tabir pemisah yang selama ini menyulitkan bagi masyarakat bertemu dengan Dewan yang terhormat ini.
Dalam acara reses ini, panitia memformat acara dibikin semerakyat mungkin, seakrap mungkin sehingga semua yang hadir bisa menyampaikan aspirasi apa adanya. Peserta yang hadir dapat bicara bebas tanpa ada sekat atau arahan agar alur disampaikan diatur-atur sehingga isu yang muncul baik seolah baik.
Dari dua Anggota Dewan yang Penulis dampingi yaitu Jon Hendri, Yuliasman. Ada aspirasi menarik yang bisa dimuat dalam tulisan ini. Seperti Jon Hendri, beliau Anggota Dewan 2 Priode yang berprestasi dari ungkapan para hadirin. Masa jabatan priode pertama kinerjanya sangat baik karena masyarakat yang hadir tidak ada muncul kekecewaan yang terungkap, semuanya memberikan padangan positif.
Sedangkan masukan peserta yang muncul pada waktu itu lebih banyak keluhan tentang pelayanan Pemda secara umum, keluhan yang mengarah kepada kebijakan dan kewenangan Kepala Daerah diantaranya adalah keluhan tentang jauhnya berurusan surat menyurat dengan Bupati di Ibu Kota Parit Malintang.
Pada akhirnya masyarakat yang hadir sepertinya satu suara meminta kepada nara sumber dan Jon Hendri mendesak agar Bupati melakukan pemekaran Kabupaten Padang Pariaman atau memintak DPRD membahas agar Padang Pariaman Utara (Aur malintang, Gasan Gadang, Sungai Garingging, Sungai Limau) di gabungkan ke Kota Pariaman.
Disamping itu ada juga kekecewa berkaitan dengan usulan perbaikan sarana dan persarana umum masyarakat melalu DPRD yang gagal karena pokok pikiran (Pokir) Anggota Dewan tidak bisa ditunaikan dengan alasan anggaran Padang Pariaman minus atau defisit. Masayarakat meminta Anggota Dewan tetap berjuang mendapatkan dana pokir untuk diarahkan kebasis dimana Anggota Dewan menang tahun 2019.
"Lain lubuk lain ikannya, lain ladang lain juga ilalangnya" sedangkan Anggota Dewan Yuliasman lain lagi isu, masukan yang muncul dalam resesnya. Masyarakat di Dapil 1 Padang Pariaman lebih banyak menyikapi tentang kejelasan tanah wulayat untuk pengembangan Tarok City. Masyarakat Kayutanam memintak masalah Tarok City diselesaikan oleh DPRD baik masalah tanah, masalah Amdal, masalah Perda dan lainnya.
Disamping itu masyarakat Dapil 1 juga meminta agar Yuliasman memperjuangkan penyelesain pembangunan Kota Mandiri Ibu Kota Parit Malintak yang tidak jelas bentuk dan model Ibukota kedepan, yang jadi penekanan minimal Pemerintah Daerah membangun gerbang Ibu Kota Kabupaten Padang Pariaman disetiap pintu masuk.
Sehingga ketika orang datang atau berkunjung ke Ibu kota Parit Malintang dari mana pun daerahnya akan melihat digerbang gapura tanda-tanda sudah memasuk dan berada dikawasan Ibu Kota Kabupaten Padang Pariaman.Alhamdulillah acara reses yang dilakukan Anggota Dewan PKS Padang Pariaman tersebut dianggap sukses karena banyak mendapatkan aspirasi, peserta yang hadir juga banyak, semua tugas dan tangung jawan fraksi pks padang pariaman bisa tersampaikan dengan baik[*]
Mantap... semoga PKS jadi pilihan wadah perjuangan
BalasHapus