Vitner anggota Bawaslu Sumbar (foto:Doc)
PARIAMAN,Canangnews--- - Bawaslu Sumbar Vivner menegaskan bahwa di Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman adanya isu pengarahan ASN terhadap salah satu Calon pada peserta Pemilu di 2019," pernyataan tersebut ia sampaikan ketika Sosialisasi pengawasan netralitas ASN di RM By Pass, Pariaman, Sabtu (28/10)
Ia mengatakan, bahwa sengaja mengusung tema Pengawasan Pemilu terhadap ASN, TNI-Polri dan Kepala Desa dengan maksud menjaga segala kemungkinan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara negara.
"Langkah antisipasi ini kita ambil supaya stabilitas politik dan pelaksanaan Pemilu di 2019 bisa berjalan dengan baik. Makanya ini merupakan bagian dari upaya pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu dan jajaran supaya potensi pelanggaran itu tidak terjadi," tutur Vivner.
Ia berharap, dengan pemahaman ini tidak ada lagi penyelenggara negara Seperti ASN, TNI-Polri dan Kepala Desa yang ikut-ikutan terlibat dalam politik praktis.
"Mereka harus memposisikan dirinya sesuai tugas dan fungsi (Tupoksi) selaku penyelenggara negara. Tentu saja ini kita harapkan bisa melahirkan Pemilu yang jujur dan adil," sebut Mantan Ketua KPU Padang Pariaman itu.
Untuk ASN yang melanggar selain sanksi adminitratif juga bisa dikenakan Pidana "Apabila mereka menggunakan kekuasannya yang dapat menguntungkan salah satu Calon atau Partai Politik," pungkas Vivner.
Apalagi yang menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN dan APBD untuk mendukung salah satu peserta pemilu baik di Pileg maupun Pilpres.
Ia menyebutkan, Untuk di Sumbar baru ditemukan adanya indikasi pelanggaran oleh Walinagari di Dharmasraya dan tengah diproses pada Bawaslu Provinsi.
Termasuk Bupati Pesisir selatan yang juga sedang diproses. "Sedangkan untuk Kabupaten dan Kota Pariaman sendiri kita mendapatkan isu adanya upaya pengarahan ASN dalam kegiatan politik untuk 2019," ungkapnya.
Atas kecurigaan tersebut katanya, dilakukanlah langkah antisipasi dan sosialisasi seperti saat ini. "Pengawas pemilu tentu berusaha melakukan tindakan pencegahan jika ada masukkan dari masyarakat dilakukanlah upaya prefentif. Supaya apa yang dikhawatirkan masyarakat itu jangan sampai terjadi," tutur Vivner.
Ia menghimbau pada seluruh apartur negara baik ASN, TNI-Polri dan Kepala Desa supaya dapat menjaga netrallitas dalam Pemilu 2019 dan bekerja sesuai tugas dan fungsinya dalam jabatan selaku penyelenggara negara. (Man/ir)
