Analisis IPM Padang Pariaman 2018 Segera Disusun

Paritmalintang CanangNews – Pelaksanaan kegiatan atau program pembangunan tidak hanya berdasarkan keinginan pemerintah bersama para wakil rakyat, tetapi dengan memperhatikan banyak faktor. Di antaranya analisis indeks pembangunan manusia (IPPM).

Terkait dengan hal ini, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Padang Pariaman memandang perlu adanya suatu informasi yang dapat memberikan gambaran secara menyeluruh terhadap perkembangan kesejahteraan masyarakat secara berkala dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan.

Menindaklanjuti Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 317/ Kep / BPP / 2018 tentang Pembentukan Tim Penyusun Analisis IPM 2018, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) kembali memfasilitasi rapat tim, Selasa (31/7/.2018). Rapat tersebut menghadirkan Pakar Ekonomi Universitas Andalas, Prof Dr Elfindri.

Kepala Diskominfo Padang Pariaman Zahirman S Sos MM yamng dihubungi Wartawan CanangNews via ponselnya, Selasa malam, membenarkan informasi tersebut. Menurutnya, pelaksanaan rapat secara intens dipandu oleh Kepala Bidang Statistik dan Persandian Diskominfo Drs Suhaili MH.

Mengutip website Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Padang Pariaman, https://padangpariamankab.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html, dapat dijelaskan halhal sebagai berikut:

Pembangunan Manusia
Mengutip isi Human Development Report (HDR) pertama tahun 1990, pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia. Diantara banyak pilihan tersebut, pilihan yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan, dan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor.

Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Komponen Indeks Pembangunan Manusia

a. Angka Harapan Hidup
Angka Harapan Hidup (AHH) pada waktu lahir merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup.

b. Angka Melek Huruf
Angka melek huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya.

c. Rata-Rata Lama Sekolah
Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal.

d. Pengeluaran Riil per Kapita yang disesuaikan
UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) riil yang disesuaikan, sedangkan BPS dalam menghitung standar hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan dengan formula Atkinson.

Keterangan :
C(i) = PPP dari nilai riil pengeluaran per kapita
Z = Batas tingkat pengeluaran yang ditetapkan secara arbiter sebesar Rp549.500 per kapita per tahun atau Rp 1.500 per kapita per hari 

Tabel 1. Komoditi Kebutuhan Pokok sebagai Dasar Penghitungan Daya Beli (PPP)

Komoditi	Unit	Komoditi	Unit
1.   Beras Lokal	Kg	15. Pepaya	Kg
2.   Tepung terigu	Kg	16. Kelapa	Butir
3.   Singkong	Kg	17. Gula	Ons
4.   Tuna/Cakalang	Kg	18. Kopi	Ons
5.   Teri	Ons	19. Garam	Ons
6.   Daging sapi	Kg	20. Merica	Ons
7.   Ayam	Kg	21. Mie instan	80 Gram
8.   Telur	Butir	22. Rokok Kretek	10 batang
9.   Susu kental manis	397 Gram	23. Listrik	Kwh
10. Bayam	Kg	24. Air minum	M3
11. Kacang panjang	Kg	25. Bensin	Liter
12. Kacang tanah	Kg	26. Minyak tanah	Liter
13. Tempe	Kg	27. Sewa rumah	Unit
14. Jeruk	Kg

Penghitungan indeks daya beli dilakukan berdasarkan 27 komoditas kebutuhan pokok seperti terlihat dalam Tabel 1. Batas maksimum daya beli adalah sebesar Rp 732.720,- . Sementara itu sampat tahun 1996 batas minimumnya adalah Rp 300.000,- , sedangkan sejak tahun 1999, batas minimum penghitungan PPP diubah dan disepakati menjadi Rp 360.000 sebagai penyesuaian adanya krisis ekonomi di Indonesia. (ZT)