Bupati
Ali Mukhni dan Wakajati Irdam saling bertukar cinderamata
Paritmalintang, CanangNews
– Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (Binmatkum) merupakan kegiatan yang
diprakarsai oleh Kajaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Barat bekerjasama dengan
Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Kegiatan
berlangsung di Aula Kantor Bupati – Paritmalintang, Kamis (22/2/2018)
Kegiatan Binmatkum ini dibuka
secara resmi oleh Bupati Ali Mukhni yang dihadiri oleh Wakajati Irdam SH MH
beserta rombongan, Wakil Bupati Suhatri Bur dan Forum Komunikasi Pimpinan
Daerah (Forkopinda) dengan peserta kurang lebih dari 300 orang yang terdiri
dari unsur Organisasi Pimpinan Daerah (OPD), Camat, Walinagari dan Bamus Nagari
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
Dalam kata sambutannya Bupati Ali
Mukhni mengatakan, pihaknya meyambut baik dan mendukung sepenuhnya kegiatan ini
guna mewujudkan Visi Misi Kabupaten Padang Pariaman 2016 – 2021. Pemerintah
Kabupaten Padang Pariaman berkomitmen tinggi untuk mewujudkan pemerintahan yang
berwibawa, transparan dan bertanggungjawab.
Lebih jauh Bupati mengingatkan pimpinan
OPD (termasuk camat) serta walinagari tidak perlu takut dalam melaksanakan
program dan kegiatan di lingkungan masing-masing. Meski demikian, hal itu tentu
harus dilakukan dengan tetap mengedepankan asas-asas umum pemerintahan yang
baik sehingga birokrasi sebagai alat pemerintah dapat bekerja lebih baik serta
hasil atas setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat
dipertanggungjawabkan dengan baik pula.
Khusus untuk walinagari, Bupati
menekankan ,sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintahan
Nagari mempunyai kewenangan besar dalam mengelola keuangan dan pembangunan di
nagari. Apalagi saat ini anggaran yang dikelola oleh pemerintah nagari di
Kabupaten Padang Pariaman cukup besar, baik yang bersumber dari APBD Kabupaten Padang
Pariaman, Provinsi Sumatera Barat maupun dari APBN.
Untuk itu Bupati mangajak peserta
mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya dan memanfaatkannya dengan banyak
bertanya kepada narasumber tentang hal-hal yang belum dipahami.
Wakajati (Wakil Kepala Kajaksaan
Tinggi – red) Sumbar Irdam SH MH yang didampingi oleh Kajari (Kepala Kajaksaan
Negeri) Pariaman Efrianto SH MH pada kesempatan itu bertindak sebagai
narasumber menyampaikan materi tentang Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang Tindak Pidana Korupsi, Tim Pengawalan Pengamanan Pemerintahan dan
Pembangunan Daerah (TP4D) dan Teknis Penggunaan Dana Desa.
Wakajati Irdam juga mempertegas
apa yang disampaikan oleh Bupati, Pimpinan OPD (termasukcamat) serta
walinagari tidak perlu takut dalam melaksanakan program dan kegiatan yang sudah
dianggarkan dengan tetap menjalankanya sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
“Sesuai dengan program
pemerintah, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa,
artinya pembangunan tersebut berbasis di desa-desa atau nagari,” papar Wakajati.
Sedangkan Kajari Pariaman Efrianto
SH MH dalam penyampaian materinya mengingatkan kepada para walinagari khususnya
dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik harus berdasarkan kepada standar
harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Selain itu, ia juga
mengingatkan sanksi terhadap walinagari dan perangkatnya yang melakukan
penyelewengan dana desa /nagari).
Kegiatan binmatkum ini berakhir
dengan sesi tanya-jawab peserta dengan Wakajati Sumbar. (Mon / ZT)
