DPRD Tanah Datar Sikapi Ranperda APBD 2017

Batusangkar, (Canang News) – Fraksi- fraksi di DPRD Tanah Datar menyampaikan tanggapan dan pandangan umum terhadap Nota Keuangan Ranperda APBD tahun anggaran 2017 dalam sidang paripurna di Gedung Nasional Batusangkar, Jumat (18/11).

Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Irman dihadiri 22 anggota dewan dan Bupati Irdinansyah Tarmizi, Forkopimda, Sekda Hardiman, Sekwan Imran, para asisten, pimpinan SKPD, Camat dan Wali Nagari se-Tanah Datar.

Sembilan fraksi yang memberikan tanggapan atau pertanyaan disampaikan masing-masing juru bicara yakni Fraksi Demokrat Eri Hendri, Hanura Adrison, PDI Perjuangan Asrul Jusan, Golkar Syafaruddin, PAN Jasmadi, PKS Syafrudin Tasman, PPP Arianto, Bintang Nasdem Rasman, dan Gerindra Afrizal Moetwa.

Juru Bicara Fraksi PPP Arianto mempertanyakan bagaimana pengelolaan retribusi parkir, belum adilnya pembelanjaan daerah antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung, dan anggaran pemeliharaan instalasi penerangan jalan, serta meminta pemerintah daerah untuk serius menindak penyakit masyarakat (pekat) seperti perjudian, toto gelap (togel) dan asusila.

Juru Bicara Fraksi PAN Jasmadi mempertanyakan pendapatan daerah dan belanja pegawai serta bentuk kegiatan belanja langsung pegawai.

Fraksi PAN mengharapkan agar pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah memenuhi rasa keadilan masyarakat, karena dana tersebut bukan hadiah tapi hak rakyat untuk kesejahteraan rakyat.

Juru Bicara Fraksi Partai Golkar Syararudin mengingatkan pemerintah daerah agar setiap kegiatan menaati asas ketepatan waktu dan dapat dipertanggungjawabkan, dan melakukan sosialisasi pemungutan retribusi pajak rumah makan dan restoran.

Fraksi Golkar juga menyorot persoalan rincian penggunaan dana alokasi khusus (DAK) dan belanja pegawai, serta meminta penjelasan seberapa besar angka kemiskinan di Tanah Datar.

Sebelumnya, Bupati Irdinansyah Tarmizi menyampaikan Pemkab Tanah Datar mengajukan Rancangan APBD 2017 sebesar Rp1,226 triliun.

Ia menyebutkan pendapatan asli daerah dianggarkan sebesar Rp128,397 miliar yang terdiri dari pajak daerah Rp12,932 miliar, retribusi daerah Rp10,477 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah Rp28,132 miliar, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Rp76,854 miliar.

Selanjutnya, dana perimbangan dianggarkan sebesar Rp986,643 miliar yang terdiri dari dana bagi hasil pajak Rp17,189 miliar, dana alokasi umum (DAU) Rp707,992 miliar, dan dana alokasi khusus (DAK) Rp261,461 miliar.

Untuk dana lain-lain pendapatan daerah yang sah dianggarkan sebesar Rp111,758 miliar yang terdiri dari dana hibah Rp5,453 miliar, dana bagi hasil pajak dari provinsi Rp36,335 miliar, dan dana otonomi khusus Rp69,969 miliar berupa alokasi dana desa Rp62,469 miliar dan dana insntif daerah Rp7,5 miliar.

Ia menyampaikan untuk anggaran belanja pada Rancangan APBD 2017 sebesar Rp1,310 triliun yang terdiri dari belanja tidak langsung Rp801,982 miliar, dan belanja langsung Rp508,568 miliar.

Untuk belanja tidak langsung, katanya, dibagi menjadi enam yaitu terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp612,312 miliar, hibah Rp10,6 miliar, bansos Rp2,054 miliar, bagi hasil pada Pemerintahan Nagari Rp2,768 miliar, bantuan keuangan kepada Pemnag dan Parpol Rp164,246 miliar dan belanja tak terduga sebesar Rp10 miliar.

Untuk belanja langsung dibagi menjadi tiga yaitu terdiri dari belanja pegawai Rp46,971 miliar, belanja barang dan jasa Rp238,668 miliar, dan belanja modal Rp222,928 miliar.

"Kebijakan pembangunan daerah tahun 2017 mengedepankan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengamalan nilai-nilai agama, adat, budaya dan pembangunan ekonomi yang dilandasi tata kelola pemerintahan yang baik," katanya. (*)