AGAM, -Bupati Agam, Dr. H. Indra Catri konferensi pers bersama Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Provinsi Sumatera Barat, yang dilaksanakan secara online melalui Video Converence (Vicon), Senin (13/4).
Di kesempatan ini, jurnalis dari berbagai media televisi yang tergabung dalam IJTI Sumbar, mengkonfirmasi terkait pola penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), yang dilakukan pemerintah Kabupaten Agam sejak virus ini menyerang.
Ketua IJTI Sumbar, John Nedy Kambang mengapresiasi langkah cepat Pemkab Agam dalam penanganan Covid-19 ini, salah satunya terkait pembagian bantuan pangan kepada masyarakat terdampak.
Menurutnya, Agam lebih cepat bergerak dibanding daerah lain, karena di saat daerah lain masih menghitung berapa banyak bantuan yang akan disalurkan, justru Agam sudah mulai menyalurkannya.
“Bahkan bantuan yang disalurkan itu berasal dari hasil produksi pertanian masyarakat,” ujarnya.
Hal ini menjadi topik utama yang dibahas IJTI bersama Bupati Agam, Dr. H. Indra Catri. Sehingga organisasi media TV ini, tertarik seperti apa pola yang dilalukan Pemkab Agam dalam penyaluran bantuan tersebut.
Menyikapi hal ini, Indra Catri menyebutkan bahwa dalam penanganan Covid-19, salah satunya terkait penyaluran bantuan, pihaknya mengerjakan yang primer terlebih dahulu. Bahkan Pemkab Agam sepakat masyarakat yang dibantu sekitar 65 persen, karena 35 persen lainnya dianggap sebagai pegawai, TNI, Polri dan memiliki kemampuan lebih dari yang lain.
“Setelah disepakati, yang dulu kita bantu adalah masyarakat terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Ada sekitar 25 ribu KK yang sudah disalurkan. “Artinya sudah 25 ribu KK tersalurkan cepat ditambah 35 persen, maka inilah jumlah masyarakat memiliki stok beras yang bisa menjadi penyangga di tengah masyarakat,” ujarnya.
Terkait bantuan disebut Indra Catri ada dua persoalan. Pertama menyelamatkan yang terpapar, apabila sudah diketahui ODP, PDP dan seterusnya maka masuk protokol kesehatan. Kedua menyelamatkan masyarakat yang tidak terpapar, tidak ada orang yang mengantarkan corona ke Agam dan juga menjemputnya.
Karena harus menerapkan pola social dan physical distancing, masyarakat tidak bisa bergerak untuk mencari nafkah dan ini juga harus diselamatkan. Bahkan petani diminta menahan diri agar tidak menjual semua hasil pertaniannya.
“Asalkan tidak ada orang yang membawa dan mengantarkan corona ke Agam, petani tidak terkontaminasi, maka mereka masih bisa ke sawah dan berladang. Sedangkan produksinya harus dilindungi dengan cara membelinya lalu dibagikan kepada masyarakat,” sebut IC.
Dijelaskan, awalnya kabupaten yang membeli, karena nagari memiliki produk berbeda-beda, maka setelah itu nagari yang ambil bagian untuk membeli produk pertanian masyarakat lalu dibagikan pula ke masyarakat. (BJR)
